Realisasi hibah Pilkada 2020 tembus Rp13,727 triliun

Penyaluran naskah perjanjian hibah daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mengalami peningkatan. Hingga 7 Agustus, pukul 21.00 WIB, realisasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai Rp9,735 triliun (95,22%).

Kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sambung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri), Mochamad Ardian, mencapai Rp3,290 triliun (94,88%). Sedangkan untuk pengamanan sebesar Rp702,733 miliar (46,01%).

"Hingga saat ini terdapat 229 pemerintah daerah (pemda) yang telah berhasil transfer 100% dana NPHD untuk KPU, di antaranya Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepuauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/8).

Meski demikian, sebanyak 39 pemda realisasi transfer NPHD-nya berkisar 40% hingga di bawah 100%. Sulawesi Utara, misalnya, sebesar 42,73%.

Sementara itu, realisasi NPHD di dua pemda masih di bawah 40%. Mencakup Kabupaten Halmahera Utara 39,43% dan Kabupaten Halmahera Barat 34,99%.

Kemendagri juga mencatat, 239 pemda telah menyalurkan 100% dana NPHD kepada Bawaslu. Perinciannya Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepuauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah.

Kemudian, transfer pada 28 pemda antara 40% sampai di bawah 100%, seperti Sulawesi Utara (41,09%). Pun terdapat tiga daerah kurang dari 40%, macam Kabupaten Waropen (37,33%), Kota Bandar Lampung (36,84%), dan Kabupaten Pegunungan Bintang (30%).

Terakhir, sesuai catatan Kemendagri terdapat 72 Pemda yang sudah berhasil 100 % merealisasikan  NPHD-nya untuk pihak PAM, di antaranya Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, terdapat 45 daerah yang realisasinya kepada pelaksana pemilu belum mencapai 100% secara keseluruhan. Detailnya:
1. Kota Medan (KPU 90,03%)
2. Kabupaten Labuhan Batu (KPU 90%)
3. Kabupaten Pesisir Selatan (KPU 51,69% dan Bawaslu 65,21%)
4. Kabupaten Kepulauan Meranti (KPU 40,68%)
5. Kabupaten Rejang Lebong (Bawaslu 92,8%)
6. Kabupaten Bungo (KPU 80,22% dan Bawaslu 88,06%)
7. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (KPU 79,04% dan Bawaslu 90,91%)
8. Kabupaten Lampung Tengah (KPU 90%)
9. Kota Bandar Lampung (KPU 41,03% dan Bawaslu 36.84%)
10. Kota Surabaya (KPU 40,59% dan Bawaslu 41,58%)
11. Kabupaten Gorontalo (KPU 58,66% dan Bawaslu 79,43%)
12. Kabupaten Pohuwato (KPU 70,81% dan Bawaslu 70,76%)
13. Kabupaten Karang Asem (KPU 84,16%)
14. Kabupaten Mahakam Ulu (KPU 99,84%)
15. Kabupaten Paser (KPU 93,73%)
16. Kota Makassar (KPU 92,57%)
17. Kabupaten Luwu Utara (KPU 90,1% dan Bawaslu 76,02%)
18. Kabupaten Maros (KPU 80,96% dan Bawaslu 40,53%)
19. Morowali Utara (KPU 70% dan Bawaslu 42,47%)
20. Kota Bitung (KPU 70% dan Bawaslu 45,22%)
21. Kabupaten Minahasa Utara (KPU 40% dan Bawaslu 40%)
22. Kabupaten Kepulauan Sula (KPU 75,92%)
23. Kabupaten Halmahera Timur (KPU 50,83% dan Bawaslu 51,68%)
24. Kabupaten Pulau Taliabu (KPU 41,43% dan Bawaslu 41,55%)
25. Kabupaten Halmahera Utara (KPU 39,43% dan Bawaslu 42,04%)
26. Kabupaten Halmahera Barat (KPU 34,99% dan Bawaslu 50%)
27. Kabupaten Buru Selatan (KPU 70% dan Bawaslu 70%)
28. Kabupaten Kepulauan Aru (KPU 61,25%).
29. Kabupaten Sumba Barat (KPU 90% dan Bawaslu 90%)
30. Kabupaten Sumba Timur (Bawaslu 40,7%)
31. Kabupaten Timor Tengah Utara (KPU 91,58%)
32. Kabupaten Yalimo (KPU 99,73%)
33. Kabupaten Merauke (KPU 90% dan Bawaslu 90%)
34. Kabupaten Waropen (KPU 90% dan Bawaslu 37,33%)
35. Kabupaten Supiori (KPU 73,33% dan Bawaslu 87,5%)
36. Kabupaten Boven Digoel (KPU 64,9% dan Bawaslu 90%)
37. Kabupaten Yahukimo (KPU 62% dan Bawaslu 70%).
38. Kabupaten Keerom (KPU 60% dan Bawaslu 63,16%)
39. Kabupaten Mamberamo Raya (KPU 56,67%) 
40. Kabupaten Nabire (Bawaslu 80%)
41. Kabupaten Pegunungan Bintang (Bawaslu 30%)
42. Kabupaten Raja Ampat (KPU 41,83% dan Bawaslu 73,76%)
43. Kabupaten Manokwari (KPU 90%)
44. Kabupaten Manokwari Selatan (Bawaslu 99,98%)
45. Kabupaten Sorong Selatan (KPU 80%)

Pilkada 2020 berbiaya Rp14,98 triliun dan akan dilaksanakan serentak di 270 daerah, 9 Desember. Meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.