Respons gerakan tolak bayar pajak, TKN minta DPR tak gaji politikus Gerindra

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga turut berkomentar soal ajakan tidak membayar pajak yang dilontarkan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono. 

Arya mengatakan, bakal mengajak masyarakat mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak memberikan gaji kepada anggota DPR RI dari Gerindra. 

"Baik ketuanya sampai bawah-bawahnya jangan dikasih gaji dan seluruh staf pendukungnya jangan dikasih gaji," ujar Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandi menyatakan bakal menolak terhadap hasil penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena menilai pemilu kali ini dipenuhi kecurangan. Mereka mengklaim telah memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24%.

Sebagai bentuk protes, Arief pun menyerukan agar para pendukung Prabowo-Sandi berhenti membayar pajak. "Ini merupakan langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang menolak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019," kata Arief. 

Lebih jauh, Arief pun menganjurkan gerakan diam seribu bahasa. "Tidak perlu melakukan kritik-kritik apa pun terhadap pemerintahan yang tidak konstitusional lantaran dihasilkan dari pilpres yang tidak legitimate,” katanya. 

Arya mengatakan bakal mengingatkan Sekretariat DPR dan MPR RI untuk tidak membayar gaji anggota fraksi dari Gerindra dan seluruh staf pendukungnya. Pasalnya, gaji anggota DPR berasal dari pajak rakyat. 

"Termasuk THR (tunjangan hari raya) karena THR minggu depan sudah cair. Jangan dikasih," kata Arya.