Sanksi pidana mengancam pelanggar aturan hitung cepat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengimbau lembaga survei untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan publikasi hasil hitung cepat. Sesuai putusan MK, hasil hitung cepat Pemilu 2019 hanya boleh diumumkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) wilayah Indonesia barat ditutup pada pukul 13.00 WIB. 

"Sebab ada konsekuensi hukum jika itu dilanggar, maka akan ada sanksi pidana," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/4). 

Sebelumnya, sejumlah stasiun televisi swasta nasional dan Asosiasi Riset dan Opini Publik (Aropi) menggugat pasal-pasal terkait hitung cepat di UU Pemilu. Pasal yang diuji yakni Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2).

Para pemohon berharap diperbolehkan mengumumkan hasil hitung cepat lebih awal ketimbang yang diatur dalam UU Pemilu. Namun demikian, MK menolak permohonan itu dan menyatakan UU Pemilu tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Jadi kami ingatkan (untuk mematuhi putusan MK) karena kami juga tidak mengharapkan lembaga survei itu mendapat masalah hukum karena tidak mematuhi aturan," imbuh Wahyu.     

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengapresiasi putusan MK. Menurut JK, peraturan terkait penyiaran hasil hitung cepat dua jam setelah pemungutan suara bertujuan agar tidak mempengaruhi masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya.

"Ya, namanya saja quick count itu tentu diambil sampling saja. Jadi, jangan-jangan menjadi mempengaruhi pemilih. Juga walaupun dua jam tidak mungkin juga (ada hitung cepat) karena penghitungannya akan lama sekali, khususnya pilpres bisa (sampai) tengah malam," kata JK. (Ant)