Jokowi terancam dilaporkan 

Pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kubu Prabowo menggunakan jasa konsultan asing dan propaganda ala Rusia dalam kampanye Pilpres 2019 berbuntut panjang. Selain memancing reaksi dari pemerintah Rusia, Jokowi juga terancam dilaporkan ke polisi. 

"Sedang dipikirkan apakah efektif atau tidak karena kan sudah puluhan laporan yang sudah disampaikan BPN Prabowo-Sandi  dan tidak satu pun yang dituntaskan. Apalagi ini terkait dengan presiden," ujar Juru Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak  di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (3/2).

Dahnil menepis tudingan Jokowi yang menyebut kubu Prabowo-Sandi menggunakan jasa konsultan asing di Pilpres 2019. Dahnil juga menegaskan pasangan Prabowo-Sandi tidak menggunakan propaganda ala Rusia dalam kampanye. 

"Bohong dan hoax kalau menyebut Prabowo-Sandi pakai konsultan asing dan kampanye kami bukan ala-ala Rusia, kampanye kami itu ala-ala Bojong Koneng yah. Jadi konsultannya dari Bojong Koneng itu Prabowo sendiri di Hambalang, Bogor," cetusnya. 

Saat menghadiri deklarasi Sedulur Kayu dan Mebel (Sekabel) Jokowi, di Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (3/2) lalu, Jokowi sempat menyuarakan kekesalannya karena kerap dituding sebagai antek asing. Di depan para pendukungnya itu, Jokowi menyindir elite politik yang justru memakai jasa konsultan asing. 

Jokowi juga menyebut label antek asing dan berbagai hoaks yang dialamatkan kepadanya merupakan serangan-serangan politik dalam model kampanye propaganda ala Rusia, yakni menyebar kebohongan-kebohongan supaya membuat masyarakat menjadi ragu memilihnya.

"Memang teorinya seperti itu. Yang dipakai konsultan asing. Enggak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, enggak mikir mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, membuat rakyat khawatir atau tidak, membuat rakyat takut. Enggak peduli. Konsultannya konsultan asing. Terus yang antek asing siapa?" cetus Jokowi. 

Menurut Dahnil, justru Jokowi yang menyebarkan berita bohong karena menuding kubu Prabowo-Sandi menggunakan konsultan asing. "Hal yang disampaikan Pak Jokowi dari mana itu adalah sumber hoax dan hati-hati Pak Jokowi atas sumber hoax," ujarnya. 

Istilah 'propaganda Rusia' yang diutarakan Jokowi ditanggapi pemerintah Rusia lewat kedutaan besarnya di Indonesia. Via Twitter resmi @RusEmbJakarta, pemerintah Rusia menegaskan tidak ada propaganda ala Rusia di Pilpres Indonesia 2019 ataupun Pilpres AS 2016. 

"Sebagaimana diketahui istilah 'propaganda Rusia' direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," cuit Kedubes Rusia. 

Dahnil mengatakan, tudingan adanya propaganda ala Rusia di Pilpres 2019 yang dilontarkan Jokowi bisa merusak hubungan diplomatis antara Indonesia dan Rusia. "Berbahaya lho. Apalagi ini kan menyeret negara lain dalam peta perpolitikan Indonesia," imbuhnya. 

Klarifikasi TKN 

Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma'ruf, Meutya Viada Hafid menjelaskan propaganda ala Rusia yang dimaksud Jokowi merujuk pada pola propaganda yang tidak benar, fitnah dan hoaks. Cara-cara tersebut dicurigai digunakan dalam pemilu di Indonesia.

"Tetapi tidak ada sama sekali, Pak Jokowi menunjuk bahwa Rusia terlibat dalam kontestasi politik di Indonesia," ujarnya kepada wartawan di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (4/2). 

Senada, juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, TB Ace Hasan Syadzily mengatakan istilah propaganda Rusia yang diucapkan Jokowi hanya referensi akademik. "Tidak berhubungan dengan intervesi negara Rusia pada proses politik di Indonesia," kata Ace. 

Istilah propaganda Rusia, kata Ace, mulai populer setelah RAND Corporation menerbitkan artikel berjudul 'The Russian Firehouse of Falsehood'yang ditulis Christopher Paul dan Miriam Matthews pada 2016. Di artikel itu, Paul dan Matthews menyebut propaganda ala Rusia digunakan di kontestasi elektoral di Brazil, Meksiko dan Venezuela.

"Jadi, istilah ini berkembang dan tidak ada hubungan dengan intervensi negara Rusia dalam persoalan domestik di negara-negara dimana metode itu digunakan," tegas Ace.