Enam kecamatan di Banggai terancam tidak mencoblos

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo menyebut enam kecamatan di Kabupaten Banggai terancam tidak dapat melakukan pencoblosan. Pasalnya, logistik berupa kotak suara dan surat suara belum sampai di TPS.

Sejumlah kecamatan yang terancam tidak dilakukan pemungutan suara, disinyalir sebagai kecamatan yang memiliki pemilih terbesar. Kecamatan itu adalah, Kecamatan Luwuk, Luwuk selatan, Luwuk Utara, Batui, Batui Selatan, dan Moilong.

"Ada informasi di Kabupaten Banggai di enam kecamatan, belum bisa melaksanakan pemungutan suara," ujar Dewi di Kelurahan, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (17/4).

Terkait kejadian itu, Dewi sapaan akrab Ratna Dewi Pettalolo mengaku sudah memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk memantau kejadian tersebut. Polda dan Pemerintah Provinsi Sulteng, juga sudah bergerak untuk menangani keterlambatan tersebut.

Lebih jauh, Dewi berharap proses pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah kecamatan tersebut bisa diselenggarakan.

"Kami berharap pemungutan suara semuanya bisa dilaksanakan pada hari ini," ujar Dewi.

Mengenai keterlambatan distribusi logistik itu, Bawaslu akan mengambil sikap jika ada unsur kesengajaan. Soalnya, bila ditemukan keterlambatan artinya akan berkaitan dengan proses perencanaan yang bermasalah.

"Kalau ada unsur kesengajaan ini kan harus ditindaklanjuti," kata dia.

Secara umum, Dewi menyampaikan belum ada kendala teknis yang dihadapi di Sulawesi Tengah. Bahkan, beberapa daerah yang dikhawatirkan partisipasi masyarakat menurun, tidak terbukti.

Dalam pantauan saat mengunjungi beberapa TPS di daerah korban bencana tsunami dan likuifaksi menunjukkan hal sebaliknya. Animo penyintas likuifaksi untuk memberikan hak pilih di TPS cukup tinggi.

"Ternyata setelah kita lihat tadi, daerah yang eks pemilih yang hadir pada pukul 10.00 Wita sudah melebihi dari 50%," ucap Dewi.

Sementara itu, Bupati Banggai Sulawesi Tengah Herwin Yatim menyesalkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kabupaten itu, sejumlah kecamatan dari 23 kecamatan di daerah itu belum terdistribusi logistik pemilu hingga Rabu pagi.

"Keterlambatan terjadi disebabkan tidak profesionalnya manajemen KPU Banggai," kata Herwin.

Dia mengatakan sejak beberapa hari sebelumnya, Pemkab bersama unsur Forkompimda Banggai telah menawarkan jasa TNI, Polri dan Polisi Pamong Praja untuk membantu distribusi logistik, namun ditolak.

"Alasannya masih mampu dengan tenaga yang ada," kata Herwin.

Informasi yang dihimpun menyebutkan sejumlah TPS di Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan belum mendapat logistik sehingga banyak pemilih yang pulang dan membubarkan diri dari TPS.

Sebagai kepala daerah, Herwin mengimbau masyarakat di daerahnya agar tetap tenang karena pemerintah akan menjamin hak warga untuk tetap bisa menyalurkan haknya.

"Sekarang kami semua turun tangan membantu sesuai aturan dan mekanisme yang ada sehingga KPU bisa menyalurkan logistik pemilu ke semua daerah itu," katanya.

Sebelumnya hingga H-1 pencoblosan, distribusi logistik baru mencapai 10 kecamatan dari 23 kecamatan di daerah itu.

Ketua KPU Banggai Zaidul Bahri Mokoagow mengemukakan hingga Selasa pagi, pendistribusian logistik baru mencapai 10 kecamatan, tapi dia optimistis pendistribusian selesai sebelum waktu pencoblosan.

"Kecamatan terjauh seperti Nuhon, Simpang Raya, Bunta dan Balantak sudah terkirim. Tadi diberangkatkan lagi untuk wilayah dataran Toili. Jadi tinggal wilayah terdekat yang akan kami salurkan," kata Zaidul. (Ant)