Setara Institute: Ada penumpang gelap di Pemilu 2019  

Ketua Setara Institute Hendardi menyebut Pemilu 2019 telah ditunggangi oleh 'penumpang gelap' atau 'free rider'. Kesimpulan itu diperoleh usai mengkaji fakta-fakta seputar Pilpres 2019, mulai dari deklarasi dukungan, kampanye, hingga respons atas hasil hitung cepat lembaga survei dan rekapitulasi suara sementara KPU. 

"Mereka berlatar belakang simpatisan HTI, kelompok keagamaan radikal seperti Garis (Gerakan Reformis Islam) bahkan kelompok-kelompok teroris seperti Jama’ah Anshorud Daulah (JAD), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), dan Jamaah Anshorus Syari’ah (JAS)," kata Hendardi di Jakarta, Selasa (14/5).

Dijelaskan Hendardi, Ketua Umum Garis Chep Hermawan pernah mengaku sebagai Presiden ISIS Regional Indonesia. Nama Chep kembali menjadi pembicaraan publik usai meminjamkan mobilnya kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berkampanye ke Cianjur, Jawa Barat, April lalu. 

Lebih jauh, indikasi penumpang gelap di pemilu juga kian kuat usai penangkapan sejumlah teroris dari jaringan JAD di Bekasi, pekan lalu. Kelompok itu berniat meledakkan bom dalam aksi unjuk rasa pada 22 Mei 2019 merespons pengumuman resmi hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Menurut Hendardi, kelompok teroris telah menunggangi Pemilu 2019 untuk kepentingan politik mereka, dengan cara memberikan dukungan 'tidak gratis' kepada kontestan. "Serta menjadikan titik-titik rawan yang ditimbulkan oleh fragmentasi elite untuk melakukan konsolidasi jaringan dan kekuatan," imbuhnya.

Karena itu, ia mengingatkan agar elite politik hendaknya membersihkan diri dari anasir-anasir nondemokratis dan anti-Pancasila yang memanfaatkan momentum politik elektoral untuk kepentingan ideologis dan politis mereka.

"Intensitas narasi dari elite politik dan pendukungnya untuk mendelegitimasi proses dan hasil Pemilu 2019, melalui reproduksi hoaks, misinformasi, dan disinformasi telah melahirkan titik-titik kerawanan yang membangkitkan sel-sel tidur jaringan teroris," jelasnya.

Lebih jauh, Hendardi meminta para elite politik dan publik ikut memelihara kondusivitas sosial-politik dengan menahan diri untuk tidak melakukan tindaka-tindakan yang dapat meningkatkan tingkat kerawanan keamanan. 

"Hentikan produksi hoaks, misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan provokasi-provokasi menjelang, pada, dan pascapengumuman resmi hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI," tuturnya. (Ant)