Strategi Google tangkal hoaks Pemilu 2019

Google Indonesia meluncurkan sejumlah produk dan program guna membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan pemilu. Public Policy and Government Relations Google Indonesia, Putri R Alam menjelaskan, setidaknya ada tiga upaya yang diakukan Google untuk memastikan kesuksesan pemilu. 
 
Pertama, mendorong penyelenggara pemilu dan pihak-pihak terkait mendaftarkan situs-situs mereka ke Project Shield. Project Shield ialah merupakan layanan perlindungan gratis dari Jigsaw, anak perusahaan Google. 

"Yang menggunakan teknologi Google untuk melindungi situs berita, situs pemilu, dan situs kampanye dari serangan DDoS (Distributed Denial of Service)," kata Putri dalam sebuah diskusi di Kaum Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/3). 

Menurut Putri, sudah ada sejumlah situs yang terlindungi Project Shield yakni, wwww.kpu.go.id, www.infopemilu.kpu.go.id, www.bawaslu.go.id, www.perludem.org, www.pintarmemilih.id dan www.cekfakta.com. 

Kedua, Google juga menyediakan laman khusus pemilu di kanal GoogleNews. "Anda akan menemukan halaman khusus untuk topik pemilihan umum 2019 yang menampilkan berita teratas atau trending," ujarnya. 

Untuk menangkal disformasi atau hoaks, Putri menambahkan, Google Indonesia mengatur algoritma di mesin peramban mereka. Alhasil, hanya situs-situs terpercaya yang bakal menonjol di laman muka Google. 

"Yang kita (bikin) lebih surfacing di algoritma kita yang dari sumber terpercaya, media terpercaya. Terakhir, kita fighting bad actors. Kalau sudah jelas aktornya yang punya niat jahat kita akan take down," ungkapnya.

Komisioner KPU Viryan Azis mengapresiasi langkah Google. Menurut Viryan, belakangan ini memang ada sejumlah pihak yang ingin mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu lewat beragam hoaks alias berita bohong. 

"Kami ingin menyukseskan Pemilu 2019 yang berintegritas dan berjalan dengan baik di tengah suasana sejumlah pihak mendorong deligitimasi terhadap penyelenggara pemilu," ucapnya. 

Salah satu kabar bohong yang berbahaya, lanjut Viryan, ialah mengidentikkan KPU sebagai dengan pihak yang berpeluang memanipulasi hasil suara pemilu. 

"Seolah itu tidak tahu hasil pemilu yang ditetapkan berdasarkan rekapitulasi manual. Itu dianggap berdasarkan rekapitulasi elektronik dan ditentukan hal-hal yang diidentikkan dengan manipulasi hasil pemilu. Ini hal sederhana yang bisa berdampak politis dan bisa terus menggerus kepercayaan publik," imbuhnya.