Raihan suara Jokowi masih kedodoran di Banten

Kurang dari 90 hari Pilpres 2019 digelar, elektabiltas petahana Joko Widodo (Jokowi) di daerah basis wakilnya, KH Ma’ruf Amin yakni Banten, ternyata masih kalah dari pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ini terlihat dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang menyebut elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di Banten berada 4% di bawah Prabowo-Sandiaga.

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Banten Jokowi-Ma'ruf Amin, Asep Rahmatullah, mengatakan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya unggul di Kabupaten Lebak dari total 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Sementara 7 Kabupaten/Kota lainnya kalah tipis.
 
Rendahnya suara Jokowi-Ma’ruf Amin di 7 Kabupaten/Kota di Banten, menurut Asep, karena mayoritas masyarakat di sana masih mudah terpengaruh isu hoaks. Misalnya: isu Jokowi anti islam, PKI dan senang mengkriminalisasi ulama.

Karena itu, kata Asep timnya bakal bekerja keras untuk meningkatkan perolehan suara bagi Jokowi-Ma'ruf di Banten. Asep menargetkan Jokowi-Ma’ruf Amin bisa memperoleh suara 60% sampai 65% di Banten.

“Kita akan terus kerja menyampaikan prestasi Jokowi karena selama ini hoaks mendominasi di Banten,” kata Asep.

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Leo Agustino, merinci faktor penyebab rendahnya suara pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Provinsi Banten.

Pertama, mesin partai politik yang mengusung pasangan nomor urut 01 itu belum bergerak sejak tahapan kampanye dimulai.  

“Mesin partainya saya kira agak lamban. Soalnya, dalam pemilihan serentak ini caleg yang maju lebih banyak menyodorkan dirinya sendiri kepada masyarakat daripada capres yang ia dukung,” kata Leo.

Kondisi ini terjadi lantaran partai politik masih disibukkan dengan urusan persyaratan presidential threshold sebesar 20%. Jika tidak memenuhi syarat tersebut bagi partai politik, maka dapat dipastikan tidak bisa ikut lagi dalam kontestasi pada 2024.

“Supaya mereka bisa ikut pemilu, partai condongnya lebih memilih untuk menonjolkan calon-calon yang mereka usung agar lebih banyak dipilih masyarakat. Karena kalau tidak begitu, mereka berpotensi absen di 2024,” ujar Leo.