sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Sumbangan fiktif bisa dijerat 

Peserta pemilu yang sengaja berbohong terkait laporan dana kampanye bisa dipidana.

Rakhmad Hidayatulloh Permana
Rakhmad Hidayatulloh Permana Jumat, 25 Jan 2019 18:25 WIB
Sumbangan fiktif bisa dijerat 

Kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah melaporkan jumlah dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jokowi-Ma'ruf tercatat memeroleh sumbangan dana kampanye hingga Rp44 miliar, sedangkan Prabowo-Sandi melaporkan dana kampanye sebesar Rp54 miliar. 

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menelusuri asal dana kampanye kedua kubu. Dari hasil penelusuran, JPPR menemukan ada 18 penyumbang perseorangan tanpa identitas di kubu Jokowi-Ma'ruf. Di kubu Prabowo-Sandi, ada 12 penyumbang tanpa identitas dan dua perusahaan tak jelas identitasnya. 

Tak hanya di pentas pilpres saja, menurut Deputy Director Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, penyumbang fiktif juga marak ditemui di Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) parpol. 

"Nama-nama yang ada di laporan dana kampanye parpol banyak yang enggak bisa diketemukan," kata Khoirunnisa dalam diskusi Pembacaan Kritis Dana Kampanye di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (25/1). 

Dua hari lalu, JPPR melaporkan dugaan sumbangan fiktif yang masuk ke rekening dana kampanye pasangan capres-cawapres ke Bawaslu. Namun, hingga kini belum ada pihak yang melaporkan sumbangan fiktif yang diterima parpol. 

Terkait laporan sumbangan fiktif di rekening pasangan capres-cawapres, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan masih menelusuri laporan JPPR tersebut. 

Khoirunnisa mengatakan, Bawaslu bisa menjerat para peserta pemilu yang terindikasi berbohong saat melaporkan LPSDK ke KPU. Mereka bisa dijerat menggunakan aturan yang termaktub dalam pasal 496 Undang-Undang (UU) Pemilu. 

Disebutkan di pasal itu, 'peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam LPDSK bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.
 
"Ada dalam pasal 496 UU Pemilu. Nah, ini terdapat unsur pidana untuk menjerat persoalan dana kampanye," katanya. 

Sponsored

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta meminta penyelenggara pemilu memberikan akses bagi publik untuk memantau d ana kampanye peserta pemilu. Dengan begitu, pengawasan dana kampanye bisa lebih kuat. 

"Makanya KPU dan Bawaslu berikan akses luas bagi publik akses dana kampanye misalnya juga dalam memberikan dukungan logistik bagi calon," ujarnya. 

Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima mengaku tak khawatir ada penyumbang tanpa identitas atau penyumbang fiktif yang mendanai kampanye Jokowi-Ma'ruf. Menurut Aria, pihaknya tak punya otoritas mencairkan dana kampanye. 

"Kami lapor saja (semua dana masuk), sumbangan sekian. Bisa tidaknya dicairkan, bukan ranah kami. (Itu) ranahnya KPU, Bawaslu dan perbankan," kata Aria. 

Lagipula, lanjut Aria, dana penyumbang yang tak jelas bakal dikembalikan ke kas negara jika tidak bisa dicairkan.