Tatkala deretan survei melambungkan elektabilitas Prabowo-Sandi

Kurang dari tiga pekan menjelang pemungutan suara, lembaga survei New Indonesia mengungkap kabar gembira bagi pasangan Prabowo-Sandi. Di papan survei lembaga yang dipimpin David Haerantula itu, elektabilitas pasangan penantang unggul hingga 7,6%. 

Dari wawancara tatap muka terhadap 1.225 responden pada periode 10-21 Maret, sigi New Indonesia menunjukkan pasangan Prabowo-Sandi meraup elektabilitas sebesar 51,8%, sedangkan Jokowi-Ma'ruf hanya mengantongi 44,2%. 

Meskipun hasilnya sangat jauh berbeda dengan hasil survei mayoritas lembaga, David menegaskan, sudah mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dalam merancang sigi. 

"Cara-caranya sama, standar dan dilakukan di seluruh rakyat Indonesia di 34 provinsi. Tapi kan yang namanya survei bukan pada kami. Yang jawab kan responden," tuturnya kepada Alinea.id di Jakarta, awal April lalu. 

Survei LSI Denny JA, Charta Politika dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang digelar pada periode tak jauh berbeda dengan survei New Indonesia menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf mengungguli Prabowo-Sandi. Keunggulan pasangan petahana rata-rata di kisaran 15-20%.

Sama seperti New Indonesia, ketiga lembaga survei itu menggunakan metode multistage random sampling dalam pengambilan sampel responden. Jumlah sampelnya relatif tak jauh berbeda. "Ya, sebetulnya tidak ada perbedaan dalam metodologi kami dengan lembaga survei yang lain," ujar David. 

Sehari berselang, giliran lembaga survei Indonesia Development Monitoring (IDM) yang mengabarkan kemenangan Prabowo-Sandi. Tak tanggung-tanggung, IDM bahkan 'menetapkan' elektabilitas pasangan penantang mencapai 57,60%. 

Di lain kubu, pasangan Jokowi-Ma'ruf hanya mengantongi 38,76% suara dari total 2.500 responden. Menurut Direktur Eksekutif IDM, Firman Tresnadi, suara petahana tergerus karena migrasi besar-besaran para pemilih ke kubu penantang. 

Selain oleh New Indonesia dan IDM, melambungnya elektabilitas Prabowo-Sandi hingga menyalip Jokowi-Ma'ruf juga direkam oleh hasil survei yang dirilis Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) dan Pusat Kajian Pembangunan dan Strategis (Puskaptis). 

Di sigi Puskaptis, Prabowo-Sandi unggul tipis dengan raupan elektabilitas sebesar 47,59% sedangkan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 45,37%. Survei Puskaptis digelar pada 26 Maret-2 April dengan melibatkan 2.100 responden. 

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman, mengklaim hasil survei Puskaptis sejalan dengan hasil survei internal yang digelar kubunya. "Beda agak jauh. Ya, sekitar 51% (elektabilitas Prabowo-Sandi). Ya, setidak-tidaknya kita di atas 10% unggul dari Pak Jokowi," ujar dia. 

Pada Pilpres 2014, Puskaptis sempat membuat kubu Prabowo-Hatta sujud syukur karena merilis hasil hitung cepat yang memenangkan Prabowo. Padahal, hasil hitung manual KPU 'menahbiskan' Jokowi-JK sebagai pemenang. Pasca-Pilpres 2014, Persepi mengeluarkan lembaga yang dipimpin Husin Yazid itu karena menolak diaudit. 

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Meutya Hafid menyindir lembaga-lembaga survei yang mengunggulkan Prabowo-Sandi, termasuk di antaranya survei Puskaptis. "Kita hargai semua survei, termasuk Puskaptis yang konsisten dari 2014 menangkan Prabowo," kata dia. 

Kredibilitas dipertanyakan 

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar mengatakan, kredibilitas lembaga-lembaga survei yang merilis keunggulan Prabowo-Sandi patut dipertanyakan. Pasalnya, lembaga-lembaga itu tidak terdaftar menjadi anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (Aropi).

"Baru denger saya ada NEW Indonesia sama IDM. Enggak ada di asosiasi. Ya, kalau lembaga survei yang hanya instan yang hanya mau istilahnya mau bermain di satu kali even itu selesai memang tak memperhitungkan soal reputasi," ujar Rully. 

Menurut Rully, jika kaidah ilmiah dan metodologi yang dipakai sama, seharusnya hasil survei satu lembaga dengan lembaga lainnya tidak jauh berbeda. Apalagi, jika lembaga-lembaga yang merilis hasil survei tergabung dalam asosiasi yang sama. 

"Itulah kenapa setiap lembaga survei menunjukkan hasil yang kira-kira tidak jauh berbeda dalam merilis hasil survei. Ya, karena kita mengikuti kaidah yang ditetapkan oleh asosiasi. Jadi kalau hasilnya berbeda dengan lembaga survei yang ada di Persepi dan Aropi itu patut dipertanyakan metodenya dan pertanyaannya," ujar dia. 

Lebih jauh, Rully mengatakan, lembaga-lembaga survei yang kerap merilis hasil survei melenceng bakal terkena seleksi alam. "Pada 2014, lembaga survei yang konsisten memenangkan Prabowo seperti JSI dan Puskaptis kan akhirnya di-banned oleh masyarakat karena memberikan data yang tidak benar dan menyesatkan," katanya.

Direktur Operasional Polmark Indonesia Maikal Febriant mengakui masih ada lembaga-lembaga survei yang nakal. Dalam merancang survei, lembaga-lembaga seperti itu kerap tidak taat asas dan merilis survei demi menggiring opini publik. 

"Di masyarakat memang ada kecenderungan memilih ikut kepada calon yang punya peluang menang karena memang ada sifat seperti itu. Harusnya seluruh peneliti dan lembaga survei menjadikan metode survei sebagai suatu yang ilmiah, bukan untuk memenangkan salah satu pihak saja," ujar Maikal. 

Polmark tercatat sebagai salah satu lembaga survei di Persepi. Di Pemilu 2019, Polmark menjadi konsultan politik Partai Amanat Nasional (PAN). PAN saat ini merupakan salah satu partai politik pengusung Prabowo-Sandi. 

Saat ditanya soal survei-survei yang mengunggulkan Prabowo-Sandi, Maikal mengaku, belum membaca rilis-rilis survei tersebut. Namun demikian, ia mengklaim elektabilitas Jokowi-Ma'ruf memang cenderung menurun. 

"Seperti hasil survei yang dilakukan Polmark dari Oktober hingga Februari memang Jokowi-Amin memang cenderung menurun dan Prabowo-Sandi meningkat. Pak Prabowo mulai kampanye sejak September dan dari survei Polmark saja sudah naik 25% elektabilitasnya," ujar dia. 

Terkait perlu atau tidaknya lembaga survei terdaftar di asoasiasi supaya bisa diawasi, Maikal menjawab secara diplomatis. "Memang seharusnya administrasi itu menjadi suatu yang penting bagi lembaga survei," imbuhnya. 

Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan, hasil survei lembaga-lembaga yang mengunggulkan Prabowo-Sandi jelang pencoblosan perlu dipertanyakan. Ia pun meminta publik berhati-hati menyikapi lembaga survei yang merilis hasil survei yang 'tidak logis'. 

"Mereka kan tak ada di asosiasi lembaga survei? Pada 2014 pun ada lembaga yang seperti itu. Di antara yang memenangkan Jokowi-JK, ada yang memenangkan Prabowo-Hatta. Akhirnya apa? Reputasi mereka kan dipertanyakan," katanya.