Tekan pengeluaran, DPR usul Pemilu 2024 digelar minimalis

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, berharap, Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 diselenggarakan secara minimalis sebagai upaya menghemat anggaran negara. Alasannya, pengeluaran bakal semakin besar jika tahapannya kian panjang dan lama.

"Anggaran penyelenggaraan pemilu ini harus kita perhatikan karena menyangkut situasi ekonomi sekarang sehingga sebaiknya penyelenggaraan tahapan pemilu dibuat minimalis saja," katanya dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian; Ketua KPU, Ilham Saputra; Ketua Bawaslu, Abhan; dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Muhammad, Kamis (16/9).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelumnya memperkirakan Pemilu 2024 bakal menelan biaya Rp150 triliun. Itu untuk keperluan pemilihan presiden (pilpres), legislatif (pileg), dan kepala daerah (pilkada).

Junimart mengusulkan tahapan pemilu untuk pilpres dan pileg sebaiknya dipersingkat menjadi tiga bulan. Sementara itu, masa kampanye pilkada cukup 45 hari saja.

"Dengan pertimbangan bentuk dukungan kita terhadap pemerintah dalam menurunkan penyebaran kasus Covid-19," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Dia menekankan, penggunaan anggaran pemilu 2024 mendatang lebih dioptimalkan untuk pembayaran honor kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di lapangan.

KPU sebelumnya mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpanjang menjadi tujuh bulan, yang mulanya selama empat bulan. Alasannya, berkaitan dengan distribusi logistik ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Dengan durasi kampanye pemilu selama 120 hari, yaitu 21 Oktober 2023 sampai 17 Februari 2024, maka proses pengadaan yang berkaitan dengan calon hanya berlangsung selama kurang lebih 4 bulan," kata Ilham.