logo alinea.id logo alinea.id

Tenggelamnya visi maritim Jokowi 

Realisasi visi maritim Jokowi jauh panggang dari api.

Robi Ardianto Ayu mumpuni Rakhmad Hidayatulloh Permana
Robi Ardianto | Ayu mumpuni | Rakhmad Hidayatulloh Permana Kamis, 10 Jan 2019 21:20 WIB
Tenggelamnya visi maritim Jokowi 

Tepat di penghujung tahun 2018, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah 'misuh-misuh' di akun instagram pribadinya @Fahrihamzah. Di salah satu unggahan di akunnya hari itu, Fahri mengaku baru saja mendapatkan dokumen visi misi kedua pasang capres-cawapres. 

Usai mempelajarinya, Fahri kecewa. Ia menyebut visi misi keduanya tak jauh berbeda. Juga nir terobosan. Khusus untuk Jokowi, ia mengkritik hilangnya konsep Nawacita. "Sementara konsep maritim juga hilang dan hampir tidak disebut sama sekali," ujar Fahri. 

Dalam dokumen visi misi Jokowi yang diterima Alinea.id, tak ada lagi Nawacita. Visi maritim yang dulu sempat jadi buah bibir berbulan-bulan pasca-Pilpres 2014 pun hanya sedikit diulas di dokumen setebal 35 halaman itu. 

Di dokumen visi misi itu, Jokowi-Ma'ruf hanya menyebut bakal 'memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua samudera dan dua benua melalui diplomasi maritim dalam forum IORA maupun Indo-Pasifik.' 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan, visi maritim memang tak lagi seksi. "Dengan adanya Kemenko Maritim mungkin sudah dianggap selesai dan maka bisa saja isu terkait kemaritiman tidak lagi ditonjolkan," ujar Ujang kepada Alinea.id di Jakarta, Rabu (9/1).  

Menurut Ujang, nilai jual isu kemaritiman kalah mentereng ketimbang isu-isu lainnya di Pilpres 2019. Persoalan perut semisal stabilitas harga sembako dan kemudahan mencari pekerjaan akan menjadi jualan utama kedua kubu nanti. 

Meskipun bukan lagi prioritas, Ujang mengatakan, pemerintah tidak boleh melupakan visi dan misi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagaimana kerap digaungkan Jokowi usai memenangi Pilpres 2014.

"Karena Indonesia negara maritim dan harus menjadi negara maritim terkuat di dunia. Jangan dilupakan dan ditinggalkan. Tetap harus diingat," ujar dia. 

Sponsored

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, sejak awal Jokowi 'menyelingkuhi' visi maritim. Padahal, menurut Pangi, isu kemaritiman yang diangkat Jokowi merupakan penyangga utama visi-misi Jokowi-JK ketika itu. 

"Tiba-tiba bergeser ke infrastuktur dan enggak tanggung-tanggung demi ambisi infrastruktur banyak program dan anggaran di bidang lain yang menjadi korban dari proyek infrastruktur," jelasnya. 

Menurut Pangi, pemerintahan Jokowi sejauh ini belum maksimal mengelola dunia maritim. Hal itu, katanya terbukti dari kesejahteraan nelayan yang tak kunjung membaik dan impor garam yang masih berlangsung hingga kini. 

"Masih menang di branding dan pencitraan saja. Seperti (Menteri Kelautan dan Perikanan) Susi (Pudjiastuti). Tahun 2014 menonjolkan maritim, tiba-tiba dalam perjalanan menonjolkan infrastruktur. Ini kan seperti enggak punya perencanaan," cetusnya. 

Realisasi lemah 

Direktur The National Maritime Institute (NAMARIN) Siswanto Rusdi mengatakan, visi maritim tenggelam karena kinerja pemerintah di bidang kemaritiman juga tak maksimal. "Mungkin enggak pede (percaya diri) buat ngejual isu kemaritiman lagi," cetus Siswanto. 

Siswanto mencontohkan permasalahan di tol laut Jokowi. Menurut dia, keuntungan yang diperoleh dari pembangunan tol laut itu tak sebanding dengan modal subsidi yang dikeluarkan pemerintah. "Tapi kapal kargo yang melalui tol laut itu justru seringnya tak membawa hasil ketika beroperasi," tutur dia. 

Data Bank Dunia memang menyebut biaya logistik untuk rute tertentu di Indonesia masih mahal. Biaya pengiriman logistik dari Jakarta ke Singapura, Hong Kong, Bangkok, dan Shanghai misalnya mencapai US$150-200. 

Sedangkan dari Jakarta ke Padang, Medan, Banjarmasin, dan Makassar berkisar antara US$1.400-1.700. Padahal biaya pengiriman logistik dari Surabaya ke Singapura dan Jepang masing-masing hanya Rp2,8 juta dan Rp4,2 juta per kontainer 20 feet. 

Siswanto juga mengkritik pembangunan infrastruktur pelabuhan di era Jokowi. Menurut dia, banyak pelabuhan yang dibangun tapi sepi pengunjung. "Misalnya pelabuhan Tobelu di Halmahera. Cuma satu (atau) dua kapal saja yang lewat situ," ujarnya. 

Program kapal nelayan era Jokowi juga tak jauh berbeda. Pada 2015 misalnya, Menteri KKP Susi Pudjiastuti menggagas pengadaan 3.000 kapal buat nelayan. "Itu cuma kapalnya saja, tapi mesinnya mana. Kemudian, dari tiga ribu kapal, yang berhasil dibuat hanya sekitar tujuh ratus kapal. Silakan cek saja," ujar dia.  

Menurut Siswanto, Jokowi bukan 'orang laut'. Ia menyebut, program kemaritiman hanya dicekokkan ke Jokowi begitu saja tanpa dicerna lebih lanjut. "Sedangkan Jokowi sendiri seperti tak punya feeling atau sense terhadap isu ini," tandasnya.