Tiga kerugian BTP bergabung dengan PDIP

Basuki Tjahja Purnama (BTP) pekan lalu resmi menjadi kader dari PDI Perjuangan (PDIP), kabar ini sebenarnya tidak mengejutkan. Jauh sebelum BTP akhirnya memutuskan bergabung dengan PDIP, rekannya Djarot Saiful Hidayat telah membocorkan rencana BTP bergabung dengan PDIP pascabebas dari penjara. 

Bergabungnya BTP menyisahkan hal dilematis. Hal ini jika dikaitkan dengan pemilihan presiden (pilpres) khususnya bagi kubu calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin. 

Analis Politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai bergabungnya BTP tidaklah semulus yang dibayangkan. Ada potensi benturan kepentingan di internal pendukung Jokowi yang masih belum sepenuhnya bisa menerima dipilihnya Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. 

Ini terlihat dari tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Jawa Timur yang telah memberi sinyal peringatan dini pada BTP untuk tidak berkampanye di daerah basisnya Ma'ruf Amin. Begitu juga dengan daerah yang sudah punya tokoh sebagai vote getter.

Kata Pangi, PDIP saat ini justru sedang mempertaruhkan atau mempertahankan citra stempel sebagai partai pendukung penista agama. Paling tidak ada tiga kerugian atau konsekuensi soal bergabungnya BTP ke PDIP sebelum pilpres dan pileg serentak.

Pertama, soal momentum yang kurang tepat karena benturan kasus penistaan agama kemaren butuh waktu pemulihan yang cukup lama masih berbekas. Kedua, PDIP dinilai kesulitan bahkan bisa gagal mengambil dan memperluas ceruk pasar segmen pemilih ber-ideologi kanan atau pemilih populisme Islam.

"Ketiga, ceruk segmen pemilih BTP dengan pemilih basis akar rumput PDI Perjuangan itu pada dasarnya sama irisan segmen pemilihnya," ujarnya.

Bergabungnya BTP tidak memperluas basis dukungan Jokowi-Amin. Hanya mempertegas dan memperkuat basis pemilih PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis.

"PDI Perjuangan punya potensi gagal penetrasi ceruk segmen suara kanan. Apalagi di tingkat resistensi terhadap BTP dari pemilih muslim dan alumni 212 dan seterusnya masih sangat tinggi," jelasnya.

Sisi positif bergabungnya, BTP kepada PDI Perjuangan yaitu Ahoker, sebutan pendukung BTP yang selama ini tidak all out mendukung Jokowi-Ma'ruf. Lalu, dengan bergabungnya BTP dapat menyakinkan dengan mengarahkan kembali dukungan  memilih Jokowi-Ma'ruf.

Selama ini Ahoker masih belum terlihat all out mendukung kembali Jokowi. Jadi, bergabungnya BTP mempertegas dukungan para Ahoker. Sebab, selama ini Ahoker terkesan tidak ikut campur pada pertarungan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Secara eksternal, langkah yang harus dicegah yaitu menguatnya kembali politik identitas. Sebab, Pendukung di kedua kubu belum sepenuhnya sembuh dari 'luka menganga' sebagai residu pertarungan dan benturan politik yang sangat keras pada pilkada DKI 2017 lalu.

Pentingnya pencegahan politik identitas ini kembali terjadi pada Pemilu 2019. Maka itu, kedua kubu harus sama-sama menahan diri untuk tidak mengambil bagian dari politik identitas dan tidak kembali membuka kotak pandora politik identitas.

"Narasi politik identitas yang bernada negatif sudah semestinya dikikis habis untuk mencegah perpecahan dan pembelahan sosial yang semakin tajam di tengah masyarakat," pungkas Pangi.