TKN bela Kartu Prakerja Jokowi

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Muhammad Misbakhun menilai kubu Prabowo-Sandiaga tidak memahami esensi Kartu Prakerja. Menurut Misbahkun, kubu Prabowo berupaya mengaburkan itikad baik dari kartu yang akan digulirkan Presiden Jokowi itu. 

"Kubu sebelah tidak paham esensi Kartu Prakerja dan sekadar melontarkan pernyataan yang campur aduk dan tidak ada kaitannya dengan Kartu Prakerja," kata Misbhakun di Jakarta, Rabu (6/3). 

Menurut Misbhakun, saat ini ada upaya menggiring opini untuk 'mengecilkan' esensi rencana Jokowi meluncurkan kartu tersebut. Selain menimbulkan beban anggaran, Kartu Prakerja juga disebut bakal membuat para lulusan sekolah malas mencari kerja.

Serangan terhadap Kartu Prakerja itu, lanjut Misbhakun, makin menjadi-jadi setelah Jokowi memberi bocoran bahwa pemegang kartu tersebut akan mendapat semacam gaji bila belum mendapatkan pekerjaan. 

"Seolah sama dengan gaji pekerja. Padahal, ini sifatnya bantuan bagi mereka yang belum mendapat kerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya selama mencari kerja," jelas Misbakhun. 

Lebih jauh, gaji yang diberikan juga bukan seperti bantuan modal bagi lulusan SMK/SMA untuk membuat usaha. Apabila para lulusan baru atau para pekerja ingin merintis atau membuat usaha baru, menurut Misbhakun, dapat melalui skema yang telah tersedia, seperti kredit usaha rakyat (KUR) atau program Mekaar.

Terkait dengan adanya imbauan agar pemerintah fokus pada nasib guru honorer dan penciptaan lapangan kerja, Misbakhun menegaskan bahwa masalah honorer dan penciptaan lapangan kerja berbeda dengan Kartu Prakerja.

Untuk tenaga honorer, lanjut Misbakhun, pemerintah sudah memiliki solusi dengan memberikan kesempatan tenaga honorer untuk ikut dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ataupun pegawai pemerintah dengna perjanjian kerja (PPPK) yang akan mendapat gaji setara PNS.

Bahkan, kata dia, Kementerian Pendidikan sedang menyusun program agar para guru honorer yang tidak bisa lolos dengan dua skema itu bisa mendapat honor setara UMR daerah yang anggarannya dimasukkan dalam dana alokasi umum (DAU) yang dikirimkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah setiap tahun. 

"Soal penciptaan lapangan pekerjaan, harus diingat bahwa pemerintahan saat ini sudah menciptakan lapangan pekerjaan bagi 10,34 juta angkatan kerja dalam 4 tahun terakhir. Jadi, jangan dinarasikan seakan-akan bahwa ke depan pemerintah tidak menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik rencana program Kartu Prakerja Jokowi. Fahri menyebut program tersebut tidak masuk akal. "Kenapa? Karena itu kan soal uang. Uangnya enggak ada," kata Fahri. 

Menurut dia, Kartu Prakerja itu bakal membebani anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN). Ketimbang meluncurkan Kartu Prakerja, menurut Fahri, akan lebih baik jika Jokowi menuntaskan janji-janji terdahulu semisal rencana meningkatkan gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya.

"Kepala desa sudah dijanjiin naik gajinya, ditarik lagi. Korban gempa (di Lombok) enggak dibangun (rumah), masih tinggal di tenda sudah hampir setahun nih. Ini saja beresin dulu. Enggak ada duitnya. Nah, makanya jangan janji lagi," ujar Fahri. (Ant)