TKN tuding kubu sebelah penyebab indeks demokrasi turun

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf mempertanyakan pernyataan politisi Gerindra Fadli Zon yang menyebut kondisi demokrasi di Indonesia memburuk pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Tb Ace Hasan Syadizily, data yang dikutip Fadli Zon keliru.  

"Data darimana itu Fadli Zon dapatnya? Ambil data kok seenaknya?. Menurut data The Freedom House, tidak benar Indonesia statusnya turun dari free (negara bebas) ke partly free (negara bebas sebagian)," ujar Ace di Jakarta, Rabu (2/01).

Menurutnya, tidak ada perubahan status indeks demokrasi Indonesia. Sejak tahun 2014, Indonesia masih merupakan negara bebas sebagian (partly free). Nilai agregatnya pun stabil di angka 65. 

Diakui Ace, berdasarkan data Freedom House, angkanya turun menjadi 64 pada 2018. Namun, itu terjadi karena Freedom House lebih banyak menyoroti kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikriminalisasi atas tuduhan penghinaan agama. "Bahkan, (Ahok) sampai di penjara selama dua tahun. Ini sebabnya di Freedom kita partly free," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut terjadi kondisi demokrasi Indonesia memalukan pada era Jokowi. Tingkat demokrasi Indonesia disebut Fadli bahkan lebih rendah daripada Timor Leste yang belum lama merdeka. 

"Pada 2016 kita masih berada di peringkat 48, tahun lalu peringkat kita anjlok ke 68. Lebih menyedihkan lagi, peringkat demokrasi kita bahkan lebih buruk dari Timor Leste yang ada di urutan 43 secara global," ujar Fadli di akun Twitter pribadinya @fadlizon, Selasa (1/1).

Ace menuding penurunan indeks tersebut justru karena ulah Fadli Zon dan kawan-kawannya yang kerap mendorong isu agama untuk kepentingan politik.

"Aksi-aksi bela Islam, persekusi non muslim marak terjadi. Momentum awalnya saat Pilkada DKI, di mana tim Prabowo yang memulai. Justru ini kesalahan Fadli, dan kawan-kawan. Indeks akan makin parah jika orang seperti mereka yang berkuasa," katanya.

Mengacu pada data dari The Economist Intellegence Unit (EIU) pada tahun 2017, diakui Ace, memang indeks demokrasi Indonesia memang turun 20 peringkat dibanding tahun 2016. Namun, Indonesia berada pada posisi yang sama dengan Amerika Serikat (AS). 

"Padahal AS adalah negara rujukan Fadli, Prabowo dan kawan-kawan sebagai negara yang paling demokratis. Dan itu tahun 2017, bukan 2018," ujar Ace. 

Ace pun menyampaikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembanding. Jika mengacu data BPS, indeks demokrasi Indonesia di 2017 justru naik jika dibanding 2016, yakni dari 70,09 ke 72,11. Hanya saja, indikator kebebasan berpendapat turun.

"Salah satu faktor yang membuat hal itu menurun, sebab adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Tentu ini ulah kelompok yang berjubah agama yang sweeping dan mulai mengkafir-kafirkan. Merekalah yang membuat kebebasan berpendapat masyarakat menjadi turun," tandasnya.