sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Transfer dana pilkada belum beres, Tito: Tidak tahu kenapa

Kota Bandar Lampung menjadi daerah yang belum tuntas menyalurkan hibah kepada KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 20 Okt 2020 12:18 WIB
Transfer dana pilkada belum beres, Tito: Tidak tahu kenapa
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 506.302
Dirawat 64.878
Meninggal 16.111
Sembuh 425.313

Belum seluruh kabupaten/kota pelaksana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mentransfer dana hibah kepada penyelenggara serta instansi pertahanan dan keamanan. Padahal, anggaran dibutuhkan untuk operasional.

Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per Senin (19/10) pukul 16.00 WIB, sebanyak 265 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi dan 256 kabupaten/kota, telah mentransfer 100% ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hanya lima kabupaten/kota yang belum menyalurkan sepenuhnya, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Paser, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Raja Ampat.

Kemudian, 9 provinsi dan 257 kabupaten/kota atau 266 daerah telah mentransfer 100% ke Badan Pengawas Pemilu. Tidak demikian dengan empat daerah tingkat (dati) II lainnya, yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Raja Ampat.

“Saya lihat Kota Bandar Lampung ini paling macet. Saya juga tidak tahu kenapa. Kota Bandar Lampung perasaan saya setiap rapat yang paling banyak saya tegur. Bandar Lampung terus. Karena PJ (Penanggung Jawab)-nya kalau ada di sini, tolong dicek, daripada nanti saya periksa. Saya minta betul, mana uangnya,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam diskusi virtual, Selasa (20/10).

Selanjutnya, sebanyak 168 daerah, mencakup 8 provinsi dan 147 kabupaten/kota, telah mentransfer 100% ke aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Ini kontras dengan 92 daerah lainnya, meliputi Kalimantan Timur, 78 kabupaten, dan 13 kota.

Sementara itu, 10 daerah, yakni Kota Cilegon, Kabupaten Bandung, Karawang, Pangadaran, Kebumen, Wonogiri, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Malinau, anggarannya tersedia melalui program/kegiatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sehingga, tidak menganggarkan hibah untuk pengamanan.

Dengan demikian, realisasi transfer hibah anggaran kepada KPU sudah 99,58% atau ditransfer Rp10.237.237.750.164, Bawaslu 99,61% (Rp 3.468.330.315.206), dan aparat keamanan 83,77% (Rp1.248.082.591.542). Dirinya pun meminta daerah-daerah yang belum 100% mentransfernya segera diselesaikan agar tak menjadi beban bagi penyelenggara dan TNI/Polri.

Menurut Tito, Kemendagri mendukung berlangsungnya Pilkada 2020 yang dapat ditinjau dari data perjanjian hibah daerah tersebut.

Sponsored

"Pilkada bisa sukses itu merupakan suatu orkestra dari sejumlah elemen. Pemerintah memiliki peran sangat penting terkait penganggaran," tandas bekas Kapolri ini.

Berita Lainnya