sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Wiranto tepis tudingan intervensi dan konspirasi

Wiranto juga mengimbau agar masyarakat tidak terpancing ajakan-ajakan untuk menggelar gerakan yang mengancam keamanan.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Rabu, 24 Apr 2019 15:06 WIB
Wiranto tepis tudingan intervensi dan konspirasi

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat terbatas bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Presiden Moeldoko di Kementerian Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (24/4). 

Rapat digelar untuk menyikapi tuduhan konspirasi dan intervensi pemerintah terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Tuduhan itu ramai disuarakan warganet di media sosial. 

"Komisioner KPU dan Bawaslu dipilih oleh DPR RI. KPU dan Bawaslu itu bersifat mandiri dan tidak tergabung dalam struktur lembaga negara mana pun. Dia memiliki struktur sendiri dan tak berada di bawah kendali pemerintah. Jadi, tidak benar tuduhan intervensi dan konspirasi tersebut," kata Wiranto kepada wartawan usai rapat. 

Mantan Panglima TNI itu mengatakan, Pemilu 2019 merupakan pemilu paling rumit yang pernah diselenggarakan KPU dan Bawaslu. Bahkan, banyak petugas lapangan KPU dan Bawaslu yang meninggal karena kelelahan usai menjalankan tugas. 

Karena itu, lanjut Wiranto, tidak elok jika kinerja para penyelenggara pemilu dihadiahi fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar. Terlebih, penyelenggaraan pemilu kali ini justru mendapatkan apresiasi dari berbagai negara. 

"Pemilu kita ini diawasi oleh observer dari mancanegara dan terbukti dapat terlaksana dengan lancar aman dan damai sehingga mendapatkan apresiasi dari 33 negara. Kita harusnya memberikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu, bukan malah memfitnah dan mencacinya," katanya.

Wiranto pun mengimbau agar masyarakat tidak mudah terhasut dengan kabar-kabar bohong yang marak beredar. "Apalagi sampai terhasut untuk melakukan gerakan-gerakan yang hanya mengganggu kedamaian dan keamanan nasional," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. "Jadi ini paradoks, di media sosial itu narasinya kayak sudah mau perang. Padahal, kondisi di lapangan itu happy-happy aja. Jadi, jangan mudah terpancing. Apa yang ada di medsos itu tak sama dengan kondisi di lapangan," kata dia. 

Sponsored