Pemulihan layanan dasar masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat melalui rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik. Hingga 22 September 2026, sebanyak 855 fasilitas masuk dalam program Kementerian Pekerjaan Umum (PU), meliputi 370 fasilitas peribadatan, 121 fasilitas kesehatan, dan 364 fasilitas pendidikan keagamaan.
Penanganan tersebut menjadi bagian dari peralihan pemulihan pascabencana menuju pembangunan permanen. Setelah konektivitas darurat dipulihkan, pekerjaan dilanjutkan untuk mengembalikan fungsi infrastruktur secara optimal sekaligus meningkatkan keamanan pelayanan bagi masyarakat.
“Yang kita kejar bukan hanya konektivitas kembali tersambung, tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun kembali dapat memberikan pelayanan yang aman dan andal bagi masyarakat,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya.
Pada fasilitas peribadatan, program rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup 137 lokasi di Aceh dengan 109 lokasi telah memasuki tahap konstruksi. Di Sumatera Utara, 64 dari 208 lokasi telah mulai dibangun, sedangkan di Sumatera Barat konstruksi telah dimulai pada tiga dari 25 lokasi.
Pemulihan fasilitas kesehatan juga terus berjalan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang memadai. Dari 50 fasilitas kesehatan yang ditangani di Aceh, sebanyak 43 lokasi telah mulai dikonstruksi. Pekerjaan juga telah dimulai pada 21 dari 36 fasilitas di Sumatera Utara serta 17 dari 35 fasilitas di Sumatera Barat.
Pada sektor pendidikan keagamaan, penanganan mencakup 207 madrasah dan 69 pondok pesantren di Aceh, 57 madrasah di Sumatera Utara, serta 29 madrasah dan dua pondok pesantren di Sumatera Barat. Pemulihan fasilitas tersebut diarahkan agar kegiatan belajar dan pengasuhan para santri dapat berlangsung kembali dalam lingkungan yang aman dan layak.
Pelaksanaan program Kementerian PU tersebut menjadi bagian dari penanganan terpadu yang dikoordinasikan dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terus diperkuat agar pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat serta tidak tumpang tindih dengan program lainnya.
Bersamaan dengan pemulihan fasilitas publik, penanganan infrastruktur sumber daya air dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai dan mengurangi risiko bencana lanjutan. Dari 14 bendung kewenangan pemerintah pusat yang terdampak, empat telah selesai ditangani pada fase tanggap darurat, sedangkan sepuluh lainnya berada dalam rangkaian penanganan lanjutan.
Kementerian PU juga telah menormalisasi 38 dari 94 sungai kewenangan pusat pada fase tanggap darurat. Enam muara sungai telah selesai dinormalisasi untuk memperlancar aliran air dan mengurangi penumpukan material pascabencana.
Untuk memperkuat pengendalian sedimen dari kawasan hulu, pemerintah menargetkan pembangunan 111 infrastruktur pengendali sedimen. Target tersebut terdiri atas 97 sabo dam, termasuk 12 sabo dam oprit, serta 14 sand pocket. Enam sabo dam telah masuk dalam paket pekerjaan berjalan yang tersebar di Gayo Lues, Tapanuli Tengah, dan Tanah Datar.
Pemulihan fasilitas publik dan infrastruktur sumber daya air akan terus dikawal agar hasil pembangunan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
