close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Ilustrasi. Foto dibuat oleh AI.
icon caption
Ilustrasi. Foto dibuat oleh AI.
Peristiwa
Kamis, 05 November 2026 18:14

Setelah disahkan DPR, kapan UU Pelindungan Ketenagakerjaan mulai berlaku?

ASPIRASI mendesak pemerintah membuka naskah resmi UU Pelindungan Ketenagakerjaan demi kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha.
swipe

Pemerintah didesak segera memublikasikan naskah resmi Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Keterbukaan dokumen tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha, terutama dalam penyusunan maupun pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Desakan tersebut disampaikan Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI). Dalam keterangan tertulis pada Kamis (5/11/2026), ASPIRASI mempertanyakan perkembangan proses administrasi dan pengundangan undang-undang tersebut, termasuk status penyampaian kepada Presiden, penandatanganan, serta kapan salinan resminya dapat diakses masyarakat.

ASPIRASI menilai ketidakjelasan naskah resmi undang-undang tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata. Pasalnya, pekerja dan pengusaha membutuhkan kejelasan mengenai regulasi yang harus menjadi acuan dalam menjalankan hubungan kerja. "Jangan sampai undang-undangnya sudah disahkan, tetapi pekerja dan pengusaha justru belum mengetahui secara pasti aturan hukum yang harus dijadikan pedoman," demikian pernyataan ASPIRASI dalam keterangan tertulisnya.

Persoalan tersebut dinilai semakin mendesak karena sejumlah anggota ASPIRASI tengah melakukan perundingan serta penyusunan dan pembaruan PKB di perusahaan masing-masing. Mereka membutuhkan kepastian apakah masih harus mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja atau mulai mempersiapkan penyesuaian berdasarkan undang-undang yang baru disahkan.

Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan penjelasan mengenai kedudukan peraturan sebelumnya, ketentuan peralihan, serta tanggal mulai berlakunya UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara pekerja dan pengusaha dalam menerapkan ketentuan ketenagakerjaan.

ASPIRASI memperingatkan, ketidakpastian regulasi yang berlarut-larut berpotensi menghambat perundingan PKB hingga memicu perselisihan hubungan industrial. "Kepastian hukum merupakan kebutuhan bersama. Pekerja membutuhkan kepastian atas hak dan perlindungannya, sementara pengusaha membutuhkan kejelasan regulasi untuk menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban ketenagakerjaan," tulis ASPIRASI.

Untuk itu, ASPIRASI mendesak pemerintah segera memublikasikan salinan resmi undang-undang, menjelaskan status dan tahapan pengundangannya, serta memberikan pedoman mengenai pemberlakuan dan ketentuan peralihannya. Pemerintah juga diminta melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha dalam sosialisasi serta pembahasan aturan pelaksanaan.

ASPIRASI menegaskan keterbukaan naskah undang-undang merupakan bagian dari transparansi penyelenggaraan negara sekaligus jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. "Transparansi adalah hak publik. Kepastian hukum adalah kebutuhan bersama. Perlindungan pekerja adalah tanggung jawab negara," demikian penegasan ASPIRASI dalam keterangan tertulis tersebut.

img
K.P. Wahidin
Reporter
img
sat
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan