Pemkot Subulussalam perkuat sinkronisasi program pemulihan dengan K/L

Pemerintah Kota Subulussalam, Aceh, memperkuat koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana bersama kementerian/lembaga. Sinkronisasi diperlukan agar dukungan pemerintah pusat dan anggaran daerah dapat diarahkan pada pemulihan yang belum tertangani. 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera per 9 September 2026, sebanyak 75 kegiatan telah dirancang oleh 10 K/L untuk Kota Subulussalam dengan total dukungan anggaran Rp97,9 miliar.

Program tersebut mencakup sektor pekerjaan umum, pendidikan dasar dan menengah, perdagangan, pertanian, lingkungan hidup, UMKM, perindustrian, agama, kebudayaan, serta pertanahan dan tata ruang. Sejumlah program menjadi bagian dari penanganan rehab-rekon pascabencana di wilayah Subulussalam.

Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Posko Nasional Satgas PRR Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase meminta koordinasi antara K/L dan Pemerintah Kota Subulussalam tidak berhenti pada komunikasi administratif. Ia mendorong agar hasil koordinasi segera ditindaklanjuti ke tahap eksekusi teknis rehabilitasi dan rekonstruksi.

Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin menyambut koordinasi tersebut dengan meminta sinkronisasi program dan anggaran diperkuat. Menurutnya, keterpaduan diperlukan agar dukungan dari pemerintah pusat tidak tumpang tindih dengan program yang telah dialokasikan pemerintah daerah sehingga menghindari pemborosan anggaran.

"Contoh, kami punya Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), agar dana kami menyentuh yang mana kira-kira, jangan lagi nanti tersentuh oleh K/L terkait, sehingga double mata anggaran. Kami berharap tidak seperti itu," kata Rasyid dalam Rakor Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Monev di Aceh Singkil dan Kota Subulussalam `di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Rasyid mencontohkan alokasi DOKA sebesar Rp3,8 miliar untuk Jalan Hamzah Fansuri menuju Kecamatan Rundeng. Apabila ruas tersebut telah masuk dalam program pemerintah pusat, anggaran daerah dapat diarahkan untuk kebutuhan sektor-sektor yang belum terjangkau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). 

"Sayang kalau (ternyata) ada pengerjaan dari pemerintah pusat, kenapa anggaran Rp3,8 miliar enggak kami (alihkan) bangunkan di jalan dekat jalan nasional. Lebih baik kami bangunkan di jalan desa supaya akses menuju desa terpencil ini bisa teratasi," kata Rasyid.

Selain sinkronisasi program, Pemkot Subulussalam menyampaikan kebutuhan penanganan infrastruktur pascabencana, termasuk pembangunan sodetan Kanal Oboh di Desa Oboh, Kecamatan Rundeng, serta normalisasi Sungai Lae Soraya yang melintasi Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues.

Rasyid menyebut pembangunan Kanal Oboh menjadi kebutuhan mendesak setelah banjir besar pada November 2025. Terbatasnya sarana pengendali banjir serta pesatnya sedimentasi sungai terbukti memperparah dampak bencana yang terjadi. Kanal tersebut direncanakan dengan nilai Rp1,4 triliun dan mencakup penanganan untuk empat kabupaten/kota.

"Banyak sekali di sana anak-anak sungai yang perlu kita penanggulangannya, yaitu membuat sodetan atau kanal. Kanal Oboh namanya, senilai ya 1,4 triliun, dan ini untuk empat kabupaten/kota. Sehingga dengan adanya Kanal Oboh ini menuju ke Bulu Sema, Aceh Singkil. Kami sangat terbantu tidak lagi kena dampak bencana banjir," pungkas Rasyid.