Jokowi ancam reshuffle kabinet, PAN: Presiden rasakan ada yang tak beres

Politikus Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay merespons pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juni 2020.

Dalam pidato tersebut, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle hingga membubarkan lembaga jika memang diperlukan untuk memulihkan ekonomi dan menangani Covid-19.

“Presiden sudah menyebut akan melakukan apapun. Termasuk akan melakukan reshuffle. Berarti Presiden sudah merasakan ada yang tidak beres dalam kabinetnya,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (28/6) malam.

Menurut Saleh, persoalan evaluasi dan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. "Jika beliau menilai perlu melakukan perombakan kabinet, bisa dilakukannya kapan saja. Tidak ada yang bisa menghalangi," ujar Saleh.

Bagi Saleh, sangat wajar dan tepat jika Presiden Jokowi marah karena memang tugasnya mengevaluasi kinerja para pembantunya.

"Jika ada yang tidak memuaskan, Presidenlah yang berhak memberikan teguran dan peringatan," terangnya.

Menanggapi pidato Jokowi soal kesehatan, Saleh melihat bahwa fokus Presiden adalah penyelamatan 267 juta warga negara.

"Dan itu disebut beberapa kali dalam pidato. Untuk itu, Presiden rela melakukan banyak hal. Termasuk reshuflle dan mengeluarkan payung hukum yang diperlukan,” bebernya.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah menerangkan, dalam paparan Menkes di DPR belum lama ini, tingkat penyerapan masih berada pada posisi 47%, dana masih ada 53% lagi yang belum terserap.

"Dan dari 47% yang terserap, kelihatannya malah yang paling banyak diserap justru adalah anggaran BPJS Kesehatan. Itu artinya, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh kemenkes,” urainya.

"Saya mengapresiasi peringatan Presiden Jokowi terkait lambannya penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Apa yang disampaikan presiden tersebut juga menjadi perhatian Komisi IX," sambungnya.

Dalam dua kali rapat kerja terakhir, lanjut dia, persoalan penyerapan menjadi hal yang menjadi perbincangan hangat di Komisi IX.

"Selain itu, saya juga menerima laporan bahwa insentif tenaga medis yang menangani Covid-19 belum dibayarkan secara keseluruhan," katanya.

Sejauh ini, kata Saleh, insentif tersebut baru dibayarkan sekitar 40%. "Sementara untuk yang 60% lagi masih menunggu verifikasi data dari daerah. Kalau penyerapannya rendah seperti ini, uang tentu tidak akan beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat otomatis akan turun. Akibatnya, akan terjadi krisis seperti yang dikhawatirkan Presiden,” ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PAN ini berpendapat bahwa apa yang disampaikan Jokowi tersebut sangat serius. Buktinya, pidato beliau ini sengaja dipublikasikan melalui akun resmi Sekretariat Presiden.

“Ini menandakan bahwa Presiden ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa beliau peduli dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Terutama terkait dengan persoalan covid-19 dan ekonomi masyarakat secara luas," katanya.

"Semoga Presiden menemukan jalan yang terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada,” tutupnya.