sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Sekjen PDIP ungkap strategi gotong royong untuk dana Pemilu

Menurut Hasto, kontestasi politik bukan hanya tentang elektoral popularitas orang per orang,

Gempita Surya
Gempita Surya Senin, 27 Jun 2022 15:49 WIB
Sekjen PDIP ungkap strategi gotong royong untuk dana Pemilu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya mengedepankan strategi gotong royong dalam pendanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Ini dilakukan sebagai strategi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan selama proses Pemilu berlangsung.

Menurut Hasto, kontestasi politik bukan hanya tentang elektoral popularitas orang per orang, tapi kontestasi juga bersifat sistemik. Untuk itu, kata Hasto, PDIP mengambil strategi gotong royong sebagai langkah terobosan.

"Ketika partai mengusulkan pasangan calon, maka seluruh elemen partai wajib bergotong-royong sehingga beban biaya yang ditanggung oleh calon itu bisa dikurangi secara drastis," ujar Hasto dalam keterangannya usai mengikuti acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu yang diadakan KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (27/6).

Hasto menambahkan, kebijakan ini dapat diaudit melalui perbandingan dengan partai politik lain. Pihaknya meyakini, dalam konteks mahar politik tidak ada mahar kepada partai.

"Yang ada adalah dana gotong royong, tetapi jumlah yang diberikan oleh seluruh kader partai jauh lebih banyak dari pada yang dikeluarkan oleh calon," kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto membenarkan jika dana gotong royong juga akan digunakan dalam pendanaan untuk pencalonan presiden dan wakil presiden dari PDIP.

"Betul, dalam Rakernas kedua kemarin ditegaskan tentang iuran anggota. Iuran gotong royong akan dipakai untuk Pileg dan Pilpres," imbuh Hasto.

Terkait kaderisasi partai, Hasto menyebut PDIP telah membangun sistem rekrutmen mulai dari struktur partai, calon kepala daerah, hingga calon anggota legislatif. Rekrutmen dilakukan melalui tahap-tahap psikotes dan melalui sekolah partai.

Sponsored

Untuk itu, pihaknya mendorong kerja sama dengan KPK untuk melakukan pendidikan politik untuk membangun kesadaran antikorupsi guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Berita Lainnya

, : WIB

, : WIB

, : WIB
×
tekid