sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ahmad Syaikhu: PKS harus keluar dari zona nyaman

Program kerja partai harus bisa menjadi daya ungkit elektoral agar dapat capai target yang sudah ditetapkan.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Senin, 01 Mar 2021 13:11 WIB
Ahmad Syaikhu: PKS harus keluar dari zona nyaman

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meminta jajarannya menyusun program kerja yang dapat mendongkrak elektabilitas dan kemenangan partai. Hal itu dia sampaikan dalam pembukaan acara Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PKS yang disiarkan secara virtual, Senin (1/3).

"PKS adalah partai politik, bukan NGO atau ormas. Maka sudah sewajarnya setiap gerak dan langkah perjuangannya harus memiliki dampak terhadap capaian kemenangan politik atau elektoral agar kita bisa optimal dalam melayani dan membela kepentingan rakyat," kata Syaikhu.

Menurut dia, program kerja partai bisa menjadi daya ungkit elektoral untuk dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Setidaknya, terdapat dua kunci utama daya ungkit program mendongkrak keterpilihan partai, yakni inovasi dan multiplikasi.

"Kami semua harus terus mengasah pikiran-pikiran kita agar program-program PKS relevan dengan situasi kekinian. Kita harus keluar dari pikiran-pikiran lama menuju pikiran-pikiran baru yang fresh dan menginspirasi," tutur dia.

Tak hanya itu, Syaikhu juga menyarankan, jajarannya untuk merancang program multiplikasi. "Dalam istilah anak-anak milenial yang bergerak dalam startup dikenal istilah Growth-Hacking, strategi bertumbuh yang tidak konvensional," katanya.

"Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai mencari sumber-sumber pertumbuhan baru dan cara-cara baru. PKS harus keluar dari zona nyaman," lanjut Syaikhu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi menambahkan, pihaknya juga akan membahas segala isu nasional yang tengah berkembang di republik ini seperti UU Larangan Miras Berakohol, UU Pemilu, hingga masalah Jiwasraya.

"Tetapi sikap kami sekarang, sudah kelihatan. Misalnya, kami menolak tidak adanya pemilu (kepala daerah) 2024, menolak dibebaskannya miras sampai tingkat bawah. Artinya, nanti ini kami akan bicarakan secara nasional ketika di forum itu," tegas Aboe.

Sponsored
Berita Lainnya