Airlangga Hartarto diyakini dapat dukungan Jokowi jadi Ketum Golkar

Politikus Golkar Meutya Hafid menilai pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Istana Bogor pada Senin (1/7) lalu sebagai bentuk keberpihakan. Meutya mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bentuk dukungan Jokowi pada kepemimpinan Airlangga di Partai Golkar.

"Kemarin beliau menerima ya, saya rasa itu bisa diartikan beliau nyaman dengan Pak Airlangga. Karena pertemuannya kan cukup lama dan cukup rame ya, mungkin 50 orang lebih, karena kemarin 30 didampingi juga pengurus-pengurus Golkar," katanya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).

Anggota Komisi I DPR RI ini mengklaim, Airlangga menjadi calon terkuat untuk menjadi ketua umum Golkar. Airlangga juga diyakini dapat mematahkan kutukan ketua umum Golkar tak bisa menjabat dua periode.

"Sebab baru Pak Airlangga ya yang resmi siap maju.Kemarin kan enggak full jadi ketum. Saya rasa bagus untuk diteruskan," katanya.

Selain Airlangga, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga mengincar kursi pimpinan partai berlambang pohon beringin. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengklaim telah mendapat banyak dukungan dari pengurus Golkar di daerah.

Dukungan atas pencalonan Bamsoet sebagai Ketua Umum Golkar, di antaranya berasal dari kader Golkar Maluku Utara dan Kabupaten Riau. Bamsoet akan melakukan penggalangan dukungan, agar kader Golkar di daerah lain memberikan kepercayaan yang sama padanya.

Selain kader Golkar daerah, Bamsoet juga menggalang kekuatan pada organisasi sayap partai, seperti Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri Purnawirawan Polri (FKPPI). Bamsoet merupakan kader di dua organisasi tersebut.

Hal serupa dilakukan Bamsoet terhadap Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Dewan Pimpinan Pusat MKGR bahkan telah menyerahkan surat dukungan agar Bamsoet maju sebagai ketua umum Partai Golkar, karena kepemimpinan Airlangga dinilai sangat lemah.

Meski mulai tampak situasi persaingan, Meutya menilai tak ada gejolak berarti terkait persaingan kursi ketua umum Golkar. Apalagi jadwal pelaksanaan musyawarah nasional (munas) masih jauh, yakni bulan Desember. 

"Karena munasnya nanti Desember. Gak dimajuin ya, tetep. Belum ada tuntutan-tuntutan untuk memajukan munas. Baik-baik saja , dinamika-dinamika di Golkar biasa saja," katanya.