sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Amendemen UUD 1945 berpotensi jadi bola liar yang berbahaya

Amendemen UUD 1945 harus dibatasi dan perlu fokus pada isu-isu tertentu saja.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Minggu, 24 Nov 2019 11:57 WIB
Amendemen UUD 1945 berpotensi jadi bola liar yang berbahaya
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 60695
Dirawat 30091
Meninggal 3036
Sembuh 27568

Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono, mengatakan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berpotensi menjadi bola liar yang berbahaya. Pasalnya, bukan tak mungkin amendemen UUD 1945 akan melebar kemana-mana.

Karena itu, Teguh menuturkan, amendemen UUD 1945 harus dibatasi dan perlu fokus pada isu-isu tertentu saja. Namun, sebelum mengamendemen, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip tersebut berpendapat harus ada kesepakatan terlebih dahulu isu-isu apa saja yang akan diubah. 

Menurut dia, tidak bisa amendemen karena kepentingan orang-orang tertentu. Misalnya, mengemukakan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang semula diatur dua periode, kemudian menjadi tiga periode.

“Tidak bisa hanya karena momentum (kesempatan), isu-isu tidak relevan lantas masuk ke MPR. Ini berbahaya karena bolanya bisa bola liar. Jadi, bolanya harus dikontrol, tidak bisa bola liar begitu," kata Teguh Yuwono di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/11).

Menurut dia, jika tidak ada pembatasan dalam mengamendemen UUD 1945, maka berpeluang akana ada peluang ke banyak hal, termasuk kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, kewenangan lembaga tinggi negara, dan bahkan ada yang ingin ubah pasal tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi, saya kira poin utamanya adalah negara ini kan diatur atas dasar konstitusi. Konstitusi dibuat supaya tidak mudah diubah. Kalau mudah diubah, itu kepentingan politik sesaat. Bahkan, kepentingan politik penguasa bisa cepat mengubahnya," kata Teguh Yuwono.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memandang perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam membahas amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 terkait dengan masa jabatan presiden tiga periode.

"Kalau memang ada perubahan, jangan kita terkejut-kejut. Wajar-wajar aja. Tapi syaratnya seperti yang saya katakan, libatkan seluruh elemen publik," kata Surya di sela-sela perayaan HUT Ke-8 NasDem dan peluncuran mobil siaga Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur di Jalan Internasional Jatim, Surabaya, Sabtu (23/11). (Ant)

Sponsored
Berita Lainnya