logo alinea.id logo alinea.id

Amien Rais tuding Jokowi terlibat 4 kasus korupsi

Amien Rais menuding Jokowi terlibat dalam 4 kasus korupsi besar, yakni proyek infrastruktur, mega proyek reklamasi, Meikarta, dan KA cepat.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Jumat, 18 Jan 2019 04:00 WIB
Amien Rais tuding Jokowi terlibat 4 kasus korupsi

Amien Rais menuding Jokowi terlibat dalam empat kasus korupsi besar, yakni proyek infrastruktur, mega proyek reklamasi, Meikarta, dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mengatakan adanya keterlibatan Jokowi dalam sejumlah kasus korupsi. Keterlibatan Jokowi dalam kasus-kasus korupsi yang dimaksud adalah dengan membiarkan aktor-aktor korupsi tersebut.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan PAN itu, sejumlah kasus korupsi dilakukan oleh anggota PDI Perjuangan. Akan tetapi, Jokowi sebagai salah seorang petinggi partai yang juga presiden malah melindungi pelaku korupsi.

“Kalau mau jujur itu loh ya Pak Jokowi itu petugas partai, jadi buat apa kita percaya sama dia. sehingga semua koruptor asal dari PDIP pasti lolos karena dilindungi,” kata Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tersebut di Hotel Bidakara, Kamis (17/1).

Ia mengatakan tidak pernah ada anggota PDIP yang pernah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu menurutnya lantaran para pelaku korupsi dari PDIP selalu dilindungi.

“Mana ada PDIP masuk ke KPK, semua masuk safety box itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Jokowi sendiri terlibat dalam empat kasus korupsi besar, yaitu proyek infrastruktur, mega reklamasi teluk Jakarta, Meikarta, dan juga pengadaan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Dugaan keterlibatan Jokowi itu semakin kuat karena menurut Amien Rais, berdasarkan ilmu hukum seorang pejabat tidak boleh membiarkan begitu saja perbuatan melanggar pidana. Ia mengatakan, siapapun yang membiarkan juga dapat dikenakan pidana.

Sponsored

“Pakai logika saja, bagaimana mungkin ada perusahaan swasta bisa mengacak-acak tanah berpuluh hektar. Mesti yang menjamin itu pejabat tinggi,” pukasnya.