Komisi I DPR: Anggaran alutsista 1.760 T sulit dongkrak sistem pertahanan

Ketua Komisi I DPR 2010-2016 Mahfuz Sidik menyampaikan, anggaran Rencana Strategis (renstra) Pertahanan Indonesia Rp1.760 triliun untuk periode 2020-2044 yang dipercepat ke 2024, masih sulit untuk mendongkrak kapabilitas sistem pertahanan. Menurutnya, kekuatan militer suatu negara harus ditopang dengan kekuatan industri pertahanan yang memproduksi alat pertahanan sendiri di dalam negeri.

"Artinya, belanja pertahanan juga dibelanjakan di dalam negeri dengan memproduksi alat-alat pertahanan seperti negara maju, Amerika dan Prancis yang berada di lima besar kekuatan pertahanan dunia," kata Mahfuz dalam keterangannya, Kamis (3/5).

Pernyataan Mahfuz itu disampaikan dalam diskusi Partai Partai Gelombang Rakyat (Gelora) bertajuk 'Reformasi Sistem Pertahanan Nasional dan Urgensi Modernisasi Alutsista TNI' di Gelora Media Centre, Jakarta, Rabu (2/5) sore.

Sementara Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta menegaskan, Indonesia harus menjadi kekuatan lima besar dunia sejajar dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China.

"Ketika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia, maka maknanya adalah secara militer Indonesia juga menjadi kekuatan militer kelima dunia," kata Anis Matta dalam diskusi tersebut.

Anis mengatakan, untuk mewujudkan hal itu, tentunya membutuhkan roadmap dan reformasi sistem pertahanan, serta modernisasi alutsista. Hal ini akan menjadi agenda strategis yang akan diperjuangkan Partai Gelora sebagai bentuk partisipasi dalam politik.

"Agenda tersebut, adalah salah satu pilar dari dari cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia, selain ilmu pengetahuan, ekonomi dan juga militer," katanya.

Namun, pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie justru mempertanyakan besaran anggaran pertahanan yang dipercepat di 2024.  Sebab, anggaran sebesar 1.760 triliun tersebut dinilai terlalu besar tanpa adanya penjelasan.

"Pertanyaan saya, anggaran sebesar ini dalam tiga tahun kita mau beli apa dan kenapa mesti habis di 2024. Yang sudah di-clearkan dan dijelaskan Menteri Bappenas adalah dana sebesar USD 20 miliar. Selisih 104 miliar itu harus dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan," kata Connie.

Anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan Mayjen Pur Tri Tamtomo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Alasannya, pemerintah saat ini tengah berperang melawan Covid-19, sehingga anggaran di kementerian/lembaga dikurangi.

"Anggaran harus digunakan tepat sasaran dan jelas secara mutu. Alutsista yang dibeli juga tidak boleh mangkrak dan memberdayakan industri pertahanan. Industri pertahanan harus diperkuat dan dibangkitkan," kata Tri Tamtomo.

Tri Tamtomo menambahkan, Kementerian Pertahanan harus bisa menjelaskan mengenai besaran kebutuhan anggaran pertahanan yang luar biasa ini di tengah pandemi Covid-19 tersebut agar tidak memicu polemik publik.

"Apakah ada perkembangan internasional kekuatan negara tertentu, perlombaan persenjataan di sekitar negara kita, apakah ada ancaman aktual atau ancaman lain yang ada pengaruhnya langsung atau tidak langsung kepada republik ini," pungkasnya.