Anggota DPR: Jika tak ada kepentingan bisnis, harusnya harga PCR lebih murah

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menganggap harga tes polymerase chain reaction (PCR) Rp300 ribu masih tinggi dan memberatkan. "Jika tidak ada kepentingan bisnis, harusnya  bisa lebih murah lagi. India  mematok harga dibawah  Rp100 ribu, kenapa kita tidak bisa?,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).

Apalagi, sambungnya, ada wacana PCR akan diwajibkan untuk seluruh moda transportasi. “Kalau kebijakan ini diterapkan, maka tes Covid-19 lainnya, seperti swab antigen tidak berlaku. Artinya semua  penumpang transportasi non-udara yang notabene-nya dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR. Ini namanya membebani rakyat,” lanjutnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti soal mekanisme pelaksanaan PCR sebagai screening method. “PCR adalah metode screening. Seharusnya  dalam masa menunggu hasil tes PCR keluar, seorang harus karantina. Banyak kasus justru orang bebas  berkeliaran dalam masa tunggu tersebut," kritik Netty.

Dalam kondisi tersebut, lanjut Netty, masih ada peluang yang bersangkutan  terpapar virus. "Jadi saat tes keluar dengan hasil negatif, padahal dia telah terinfeksi atau positif Covid-19," terangnya.

Menurut Netty, jika pemerintah mewajibkan PCR, seharusnya ketersediaan dan kesiapan lab di lapangan juga diperhatikan. "Jangan sampai masyarakat lagi yang dirugikan. Misalnya, hasilnya tidak bisa keluar 1X24 jam. Belum lagi soal adanya pemalsuan surat PCR yang diperjualbelikan atau diakali karena situasi terdesak," bebernya.

Untuk itu, ia mendorong  pemerintah  agar  menjelaskan harga dasar PCR secara transparan, agar masyarakat tak bertanya-tanya berapa sebenarnya harga dasar PCR. "Pada awalnya test PCR sempat di atas Rp1 juta, lalu turun hingga Rp300 ribu. Apalagi pemerintah tidak menjelaskan  mekanisme  penurunannya; apakah ada subsidi dari pemerintah atau bagaimana?” tanya Netty.

Terakhir, Ia mempertanyakan relevansi program vaksinasi dengan mengambil kebijakan mewajibkan PCR. Di sisi lain pemerintah  menggencarkan vaksinasi agar terbentuk kekebalan komunitas. "Seharusnya tingginya angka vaksinasi jadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Jika di suatu daerah angka vaksinasi tinggi, kekebalan komunitas mulai terbentuk, tentu kebijakannya bukan lagi mewajibkan PCR yang berbiaya tinggi," pungkasnya.

Siap-siap PCR

Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat terbang yang memicu pro kontra. Kebijakan ini sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gelombang ketiga lonjakan kasus Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut mengetahui ada banyak kritik terhadap kebijakan wajib PCR sebagai syarat terbang. Namun tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan relaksasi sejalan dengan kembalinya aktivitas masyarakat.

"Secara bertahap penggunaan tes PCR juga akan diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Nataru (Natal dan Tahun Baru)," ujarnya.

Pasalnya, berdasarkan survei Balitbang Perhubungan, bakal ada 19,9 juta masyarakat Jawa-Bali yang melakukan perjalanan hingga akhir tahun setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilonggarkan. Pelonggaran aktivitas tanpa aturan yang ketat justru akan membuat risiko penyebaran kasus meningkat.

Untuk mendukung kebijakan ini, Luhut berujar bahwa Jokowi telah meminta agar harga eceran tertinggi (HET) PCR diturunkan menjadi Rp300.000 dengan masa berlaku 3 x 24 jam. Adapun pada kebijakan sebelumnya HET PCR diterapkan senilai Rp495.000 di pulau Jawa dan Rp525.000 di luar pulau Jawa.

Pemerintah juga menekankan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sambil memperluas cakupan vaksinasi. Masyarakat diminta untuk tetap menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. Masyarakat juga perlu memperhatikan ventilasi, durasi, dan jarak jika melakukan pertemuan di ruang tertutup.