sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Anggota DPR sebut pelarungan jasad ABK WNI biadab

DPR nilai kasus ABK WNI di kapal China bentuk perbudakan modern

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Jumat, 08 Mei 2020 17:16 WIB
Anggota DPR sebut pelarungan jasad ABK WNI biadab
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 25773
Dirawat 17204
Meninggal 1573
Sembuh 7015

Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah melakukan investigasi berdasarkan hukum internasional yang berlaku atas kasus pelarungan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) di kapal China.

Nabil menegaskan, jangan sampai ada perbukaan modern (modern slavery) yang tidak ditahui, bahkan ada pembiaran.

Menurut politikus PDI-P ini, membuang jasad ABK Indonesia yang sakit dan meninggal sungguh perilaku biadab dan merupakan bentuk pelecehan terhadap Indonesia.

"Saya mengecam keras tindakan brutal pembuangan jasad ABK di laut. Maka, penting mendesak sanksi tegas kepada pemilik kapal, agen dan anak buah kapal, jika memang ada tindak kriminal dan perbudakan modern," tegas Nabil lewat keterangannya, Jumat (8/5).

Dia mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang telah meminta KBRI Beijing untuk menonfirmasi hal ini. Namun demikian, wajib ada tindakan progresif dari pemerintah.

Bukan hanya Kemlu, Kementerian Tenaga Kerja dan dinas terkait harus lebih serius meningkatkan edukasi dan kualitas tenaga kerja.

Hal ini, sambung dia, perlu dilakukan agar tidak ada pekerja migran Indonesia yang terjebak perbudakan modern.

"Jika pemerintah tidak aware terhadap kasus perbudakan modern yang membahayakan WNI, itu bentuk pengingkaran kepada Undang-Undang (UU)," paparnya.

Sponsored

Senada disampaikan Anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Sukamta. Menurutnya, kasus kematian dan pelarungan ABK di kapal China telah mengarah pada kasus perbudakan modern. Dirinya menikai, kasus ini bukanlah kasus sederhana.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meminta bantuan Interpol untuk melakukan investigasi secara menyeluruh.

Politisi PKS ini menduga ada jaringan mafia perbudakan di balik kasus ini, melalui operator perusahan pengerah tenaga kerja di berbagai negara.

"Oleh sebab itu ini harus diungkap sampai tuntas, agar kejadian serupa tidak terulang," tegasnya.

Lebih lanjut, Sukamta mengatakan, kasus yang mengarah kepada perbudakan modern seperti ini ibarat gunung es yang terlihatnya hanya sebagian kecil.

Berdasar perkiraan lembaga The Walk Free Foundation dalam The Global Slavery Index, pada tahun 2017 ada 40 juta orang yang alami perbudakan modern. 

Atas survei itu, sangat dimungkinkan ada banyak pekerja migran Indonesia yang saat ini berkerja sebagai ABK pada kapal-kapal asing mengalami tindakan tak manusiawi.

Hal ini berlaku juga bagi mereka yang bekerja di pabrik-pabrik dan di perkebunan, yang dipaksa bekerja hingga 18 jam sehari dan gaji yang sangat minim.

"Yang jadi pertanyaan selama ini, BNP2TKI sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap penempatan TKI apakah tahu akan hal ini? Karena sebagaimana kejadian yang pernah ada sebelumnya kasus-kasus seperti ini biasanya juga melibatkan perusahaan pengerah tenaga kerja," pungkasnya.

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Jumat, 29 Mei 2020 16:49 WIB
Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Kamis, 28 Mei 2020 17:45 WIB
Berita Lainnya