Anggota Pansus RUU IKN kritisi 'Nusantara' sebagai nama Ibu Kota Negara

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN) Ahmad Doli Kurnia mengkritisi nama Nusantara sebagai  ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Politisi Golkar itu memberikan catatan khusus pada susunan kalimat 'ibu kota negara Nusantara'. Menurut dia, jika digabungkan seperti itu, makanya makna bisa saja menjadi multitafsir. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mendiskusikan lagi dengan ahli bahasa.

"Rasa-rasanya, ibu kota negara Nusantara, itu multitafsir," kata Doli Kurnia dalam rapat kerja Pansus RUU IKN bersama pemerintah di Senayan, Senin  (17/1)

Menurut Doli Kurnia, kalimat 'ibu kota negara Nusantara' bisa diartikan bahwa Nusantara adalah nama negaranya. "Jangan-jangan negara kita sudah berubah jadi negara Nusantara, bayangan saya ini. Nanti tugas pemerintah untuk mengundang ahli bahasa," ucapnya.

Doli Kurnia pun menyarankan agar kata 'ibu kota negara' tidak digabung dengan kata 'Nusantara'. Menurutnya, nama ibu kota hanya cukup dengan kata 'Nusantara', tanpa kata 'ibu kota negara'.

"Ibu kota negara statusnya, tapi namanya Nusantara. Tapi, kalau digabung ibu kota negara Nusantara itu multitafsir, itu catatannya. Khusus pasal ini dibuat supaya tidak multitafsir dalam konteks bahasa," katanya.

Sebelumnya, kritikan senada disampaikan anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam. Dia menilai penamaan Nusantara bisa mensubstitusikan nama Indonesia. Padahal, kata dia, nama Nusantara memiliki historitas yang berkaitan dengan Indonesia itu sendiri.

"Nusantara memang sebuah nama yang ikonik dan memiliki hostoris dalam perjalanan bangsa kita. Tapi dalam konteks dan penggabungan sebuah nama terkait IKN, itu jangan sampai bingung Nusantara mensubstitusikan nama Indonesia dalam konteks penamaan IKN-nya," kata Ecky Awal dalam rapat.

Dia menegaskan, fraksi PKS dapat memahami pemilihan kata Nusantara, tetapi yang belum adalah penjelasan secara komprehensif. "Dan sebagian dari penjelasan itu harus masuk dalam penjelasan di undang-undang ini," ujarnya.

Di samping itu, ia meminta penjelasan lebih detail dari ahli bahasa terkait penamaan Nusantara. PKS berharap nantinya tak terjadi salah penafsiran yang menganggap nama Indonesia diganti dengan Nusantara.

"Penjelasan dari ahli bahasa agar tidak ada kekeliruan ketika (Nusantara) digabungkan dengan kata IKN. Sikap PKS adalah menunda, menunggu penjelasan dari pemerintah yang lebih komprehensif," pungkas Ecky.