Apa yang terjadi jika empat kingmaker dalam satu koalisi?

Kabar bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintah semakin menguat. Kendati partai besutan Prabowo Subianto ini masih terkesan abu-abu dalam konteks arah politik, namun sinyal kuat dapat dilihat dari pernyataan juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzhar Simanjuntak.

Pada sela-sala Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Apel Kader Partai Gerindra di Hambalang, Rabu (16/10), Dahnil menjelaskan, arah politik partai Gerindra hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden terpilih.

"Iya (tinggal menunggu keputusan Jokowi). Tentu kami mempersilakan dan sudah siap jika Pak Jokowi lima tahun ke depan membutuhkan dan bersesuaian dengan konsepsi Partai Gerindra," kata Dahnil.

Berangkat dari itu, bisa dikatakan Prabowo telah menyampaikan arah politiknya kepada Jokowi. Entah menunggu momen pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 atau masih ada pertimbangan lain dari Jokowi, yang jelas belum ada kepastian konkret apakah Partai Gerindra betul-betul bergabung atau tetap menjadi oposisi.

Selain Partai Gerindra, dikabarkan pula akan turut bergabung dua partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019, yakni Partai Demokrat dan PAN. Walau pergerakan kedua partai ini tidak selincah Partai Gerindra dalam lobi-lobi, namun dapat dibaca ketertarikan bergabungnya dua partai ini, dari pernyataan elite partai mereka lontarkan, bahwa Demokrat dan PAN siap membantu pemerintah untuk lima tahun ke depan.

Safari politik juga telah dilakukan Partai Demokrat sebelum Partai Gerindra gencar melakukan hal serupa. Sebelum Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Jokowi di Istana, Kamis (10/10), Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas juga sempat menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno pada 5 juni 2019.

Jika semuanya terjadi, dapat dikatakan koalisi pemerintah akan semakin gemuk, bahkan disebut menjadi sebuah ujian baru bagi Jokowi di periode keduanya.

Jokowi akan berada di bayang-bayang empat pimpinan partai atau kingmaker, yaitu Megawati, SBY, Prabowo, dan Surya Paloh. Mereka merupakan ketua umum partai politik sekaligus empunya partai mereka masing-masing.

"Ini bisa jadi keunggulan Jokowi, bisa juga menjadi ujian nyata bagi dia, karena ini merupakan kumpulan kingmaker. Kumpulan tokoh-tokoh yang dalam suatu hal kerap beda pendapat," kata Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno saat dihubungi Alinea.id, Jumat (18/10).

Tentu bukan perkara gampang bagi Jokowi mengkondusifkan suasana politik di antara keempatnya. Apalagi konflik dan beda sikap pernah terjadi di antara mereka. Sementara Jokowi juga hanya kader partai.

Jika Jokowi tidak mampu mengkondusifkan mereka, berpotensi menjadi bumerang berbahaya di pemerintahan. Sekaligus berpontensi menimbulkan friksi dan menghambat suatu kebijakan.

"Bukan perkara gampang mendudukkan SBY dan Mega. Bukan perkara gampang mendamaikan antara SBY dan Surya Paloh atau dengan teman-teman yang lain," urai Adi.

Namun jika Jokowi berhasil mengkondusifkan para kingmaker partai itu, hal yang akan ia dapat adalah positif. Buah dari penyatuan mereka akan melahirkan suasana batin kebangsaan yang teduh. 

Maka dari itu, Adi menyarankan agar Jokowi menunjukkan ketegasan dan eksistensinya atau tampil sebagai presiden yang utuh, jika memang itu terjadi. Tunjukan bahwa dia adalah presiden yang bisa mengontrol partai koalisinya.

Hampir senada, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research, Pangi Chaniago. Dia menerangkan, bergabungnya empat kingmaker dalam satu koalisi akan berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan Jokowi. Jokowi akan sangat sulit mengambil keputusan dalam menghadirkan kebijakan mapun merespons dinamika yang terjadi.

Konflik internal dalam koalisi rentan terjadi karena empat kingmaker merupakan pemegang kendali dalam setiap partainya. Sulit rasanya untuk presiden manapun merangkul banyak kepentingan. Kecuali tiga di antaranya mau tunduk dengan satu kingmaker seperti misalnya, Megawati.

"Kalau semua bergabung, akan menjadi koalisi obesitas. Itu risikonya banyak. Mengambil keputusan akan susah buat Jokowi. Rawan konflik kepentingan karena banyak pihak yang bermain," urainya.

Berangkat dari itu, Pangi berharap Partai Gerindra, Demokrat dan PAN konsisten berada di luar pemerintah.