Apkasi dukung Pilkada 2020 tetap digelar

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sokhiatulo Laoli mendukung pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk segera merumuskan opsi-opsi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Tujuannya, agar menjadi pedoman dan jaminan terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020, sehingga dilaksanakan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Laoli berharap opsi-opsi tersebut bisa memberikan landasan konstitusional terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pilkada Serentak, sehingga bisa menghasilkan hasil Pilkada 2020 yang profesional dan kredibel.

“Karena itu, Apkasi menghimbau kepada seluruh pihak yang akan terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pilkada 2020 untuk memberikan dukungan terhadap opsi-opsi yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Terutama untuk mematuhi dan melaksanakannya secara jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk tujuan memberikan hak dan kewajiban masyarakat demi tetap terselenggaranya tujuan-tujuan pemerintahan untuk melindungi, menjamin dan memberikan keselamatan, kesejahteraan dan keadilan bagi warga masyarakatnya,” kata Laoli dalam siaran pers, Jumat (2/10).

Laoli juga mengingatkan, kalau pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda, justru akan bermasalah, khususnya terkait dengan anggaran Dana Hibah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di mana masing-masing daerah yang melaksanakan pilkada sudah melunasinya.

“Sehingga pasti sulit mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut pada akhir tahun 2020. Yang penting pengawasan melekat dan penegasan sanksi terhadap penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan hingga pada pemungutan suara nanti di hari-H pada 9 Desember 2020,” tuturnya.

Dia menambahkan, pandemi Covid-19 sampai saat ini masih belum bisa diprediksi kapan berakhirnya. Karena itu, yang harus menjadi perhatian utama seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 adalah keselamatan dan kesehatan warga masyarakat, terutama yang di wilayahnya akan melaksanakan Pilkada 2020.

“Karena itu, hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan, sosialisasi dan penyadaran terhadap masyarakat terkait upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19 dan peningkatan dukungan terhadap tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan harus mendapatkan perhatian prioritas bagi pemerintah dan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada,” jelasnya.

Sebagai asosiasi yang menaungi 416 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, lanjut Laoli, Apkasi menyadari bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 merupakan agenda nasional yang memang harus diselenggarakan sebagai salah satu amanat konstitusi. 

Selain itu juga, pelaksanaan Pilkada 2020 merupakan bagian dari siklus agenda politik nasional yang harus dilaksanakan agar tidak terjadi persoalan-persoalan konstitusional.

“Terutama di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020. Penyelenggarakan Pilkada 2020 ini persoalannya bukan hanya sekadar kontestasi politik. Tetapi juga terkait dengan tugas-tugas pelayanan dan kebijakan-kebijakan di daerah, yang menjadi kewajiban-kewajiban yang melekat pada pemerintahan daerah di mana prosesnya harus melalui pelaksanaan Pilkada. Jadi, penyelenggaraan pilkada memang penting agar tidak muncul potensi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya,” pungkas Laoli yang juga Bupati Nias ini.