Arsul Sani sebut Presiden Jokowi minta PPP tetap di pemerintahan

Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengklaim partainya diminta Presiden Joko Widodo untuk tetap berada di barisan pemerintah selama periode 2019-2024. 

“Pak Jokowi kalau dengan PPP hanya memberitahu, bahwa PPP diminta tetap di dalam pemerintahan dan akan mendapatkan portofolio. Cuma apa portofolionya belum disampaikan,” kata Arsul Sani usai bertemu dengan pimpinan Gerindra di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta (15/8).

Arsul yang turut serta dalam rombongan PPP saat berkunjung ke kediaman Prabowo mengaku tak mengetahui posisi dan jatah Partai Gerindra jika bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Presiden Jokowi pun belum menyampaikan pesan mengenai posisi Gerindra. 

Selanjutnya, ketika disinggung mengenai komposisi menteri Jokowi yang sudah final, Arsul mengatakan, dirinya dan PPP sampai saat ini juga belum mengetahuinya. Sebab, soal jajaran kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Karena memang itu hak prerogatifnya presiden. Boleh juga kan presiden memfinalkan hal yang terbaik menurut presiden,” ucapnya.

Sementara saat disinggung mengenai pertemuan pihaknya dengan Partai Gerindra, Arsul mengatakan, hanya sebatas diskusi mengenai pembangunan ekonomi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memainkan peran penyeimbang atau check and balances.

Selain itu, Arsul turut memberi sinyal soal partainya bertemu dengan jajaran pimpinan Partai Gerindra bukan tidak mungkin membahas soal koalisi. Terlebih, dalam waktu dekat akan ada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

"Berikutnya kita baru menyebut saja karena ini mau Pilkada (2020) langsung, 270 (daerah), ya tidak tertutup kemungkinan Gerindra dan PPP berkoalisi di beberapa daerah, karena pilkada sangat tergantung local wisdom-nya, local situation-nya seperti apa," katanya.

Sementara itu terkait kondisi Parlemen terkini, Arsul Sani juga mengatakan bahwa PPP tidak keberatan apabila Gerindra ikut dalam satu paket. Tetapi, hal itu perlu dibicarakan lebih lanjut bersama partai-partai koalisi lainnya. 

Kemudian, mengenai ide Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyarankan penambahan kursi pimpinan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang, PPP turut membuka opsi. Walau di lain sisi, dia mengaku belum mengetahui lebih lanjut langkah yang diambil PAN itu.

"Tetapi kita belum mendengarkan secara rinci langkah PAN itu, misalnya diwujudkan dengan cara seperti apa?" ucapnya.