Bahas kelistrikan, DPR dorong PLN dibelah jadi beberapa BUMN

Komisi VII DPR RI menggelar Rapar Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) membahas isu kenaikan tarif listrik yang belakangan ini dikeluhkan sebagian masyarakat di tanah air.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Harry Poernomo mendorong PLN agar dipecah menjadi beberapa BUMN tersendiri untuk mengatasi masalah kelistrikan nasional.

"Saya usul jangan tanggung, dibelah saja PLN menjadi BUMN sendiri. Entah PLN satu dua seperti Angkasa Pura dan Pelindo," ujarnya dalam RDP tersebut. 

Dia juga mengungkapkan tidak yakin PLN mampu mengatasi kelistrikan nasional dengan menjadi organisasi besar seperti saat ini.

Harusnya, kata dia, PLN punya fleksibelitas dan kemampuan yang cukup mengatasi kelistrikan nasional.

"Karena PLN ini monopoli. Saya sangat pesimis PLN mampu membaik ke depan. Salah satunya menurut saya organisasinya. Tidak harus holding sub holding seperti Pertamina yang barusaja direorganisasi," bebernya.

Dia menambahkan, Selama direksi PLN memiliki ego, kemauan, dan kewenangan kuasa besar dan proyek besar, PLN tidak mungkin bisa maju dalam kondisi ini. Dia kemudian meminta PLN untuk mengkaji hal ini.

"Belah saja PLN menjadi beberapa unit. PLN Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Indonesia Timur, itu sudah cukup. Kita pernah bicara Pak seingat saya waktu di Sulawesi. Saya yakin itu akan jauh lebih baik," ungkapnya.

Dengan cara demikian, sambung dia, kita paham dan bisa melihat kinerja PLN ke depan. "Region mana profit maker-nya, mana yang subsidi," bebernya.

Selai itu, Poernomo mengaku mendambakan tiga BMUN energi Indonesia yakni Pertamina, PLN dan bidang batu bara saling bersinergi.

"Tetapi saya tidak pernah melihat atau belum pernah melihat di antara ketiganya ada sinergi. Yang ada malah cakar-cakaran. Ini ironi dan inilah kelemahan kita. Tidak bisa ada sinergi ataupun trust dengan saudaranya sendiri," katanya.