sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bahaya wacana Jokowi 3 periode di tengah mandulnya oposisi

Penambahan jabatan presiden menghancurkan demokrasi Indonesia pasca-era Orde Baru.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Minggu, 27 Jun 2021 16:37 WIB
Bahaya wacana Jokowi 3 periode di tengah mandulnya oposisi

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak masyarakat sipil (civil society) menolak wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui amandemen konstitusi.

Menurutnya, di tengah situasi melemahnya oposisi, penambahan jabatan presiden akan menghancurkan demokrasi Indonesia pascaera Orde Baru.

"Saya kira wacana itu harus ditolak, karena dia menutup sirkulasi kepemimpinan yang adil dan sehat,"  kata Usman dalam diskusi virtual bertajuk 'Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden', Minggu (27/6).

Menurut Usman, beberapa tahun terakhir ini terdapat upaya untuk melemahkan sistem pemilu yang adil dan demokratis yang dihasilkan dari reformasi. Upaya itu tampaknya melalui amandemen UUD 1945 dengan tujuan mengembalikan pemilihan presiden secara tidak langsung dan memperpanjang masa jabatan presiden.

Ia menegaskan, wacana memperpanjang masa jabatan presiden atas alasan apapun, apalagi atas alasan pandemi tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, ambang batas, wacana tiga periode dan pengembalian sistem pemilihan langsung ke MPR seluruhnya mencederai demokrasi.

"Dan kalau itu sampai terjadi, saya kira Indonesia terjerumus kembali kepada absolutisme kekuasaan seperti era Orde Baru," kata dia.

Lebih lanjut Usman mengatakan, Indonesia telah melalui dua fase kemunduran demokrasi. Pertama, berkurang jaminan hak untuk menyampaikan kritik dan protes di ruang publik. Kedua, hak untuk menjadi oposisi partai-partai politik.

"Kita tahu, Prabowo, Sandiaga atau Gerindra yang kalah dalam pemilu seharusnya menjadi oposisi justru merapat ke kekuasaan. Sementara Demokrat yang menyatakan diri sebagai oposisi misalnya, dalam kemelut belum lama ini dengan KSP Moeldoko," katanya.

Sponsored

Dengan demikian, Usman menyimpulkan, melemahnya oposisi dan wacana tiga periode membawa Indonesia ke absolutisme kekuasaan.

"Kalau wacana benar-benar terjadi, maka mutu keadilan pemilu, mutu pemilu itu terancam di ujung tanduk. Dan ini akan mengakhiri masa demokrasi pasca Orde Baru," ungkap Usman.

Kemarin, Penasihat Komunitas JokPro 2024, Muhammad Qodari mengklaim dukungan masyarakat Indonesia menyetujui wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode semakin meluas.

Qodari mengutip survei survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru tentang wacana tersebut. Di mana 52,9% masyarakat Indonesia masih menolak dan 40,2% menyetujui wacana tersebut.

"Yang menarik adalah survei SMRC terakhir, Jokowi tiga periode 40%, kemudian yang tidak setuju turun 9% menjadi 52%," kata Qodari dalam sebuah diskusi daring Narasi Institute bertajuk "Kontroversi 3 Periode Implikasi Sosial Politik Ekonomi", Jumat (25/6).

"Bayangkan nanti saya dan teman-teman ini bergerak di seluruh Indonesia selama enam bulan ke depan, kami punya keyakinan besar, mayoritas masyarakat Indonesia mendukung gagasan Jokowi-Prabowo 2024," imbuhnya.

Selain survei SMRC, Qodari mengatakan, wacana menduetkan Jokowi-Prabowo berangkat dari keyakinan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih mengingat keduanya sejak Pemilu 2019.

"Boleh dikatakan seluruh masyarakat Indonesia, di dalam pemilu itu, isi kepalanya cuma dua.(Jokowi Prabowo). Maka saya pikir, peluang gagasan ini diterima besar sekali," katanya.

Berita Lainnya