Bamsoet curhat loyalisnya ditendang dari grup WhatsApp Golkar

Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan suhu politik di internal Golkar terus memanas. Ia bahkan menyebut banyak loyalisnya yang dikeluarkan dari grup WhatsApp internal jelang digelarnya Musyawarah Nasional Golkar, Desember mendatang.

"Sudah terbilang berapa banyak korban yang gara-gara mendukung saya, digeser bahkan dikeluarkan dari grup. Bahkan, yang mengadakan acara hari ini di-remove dari grup (WhatsApp) Golkar," kata Bamsoet saat membuka dialog publik bertajuk "Golkar Mencari Nakhoda Baru" yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (12/11).

Selain pendukung, Bamsoet juga menyebut jika peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dilarang untuk menjadi narasumber di acara yang digelar kubunya ini. Namun demikian, Bamsoet tak menjelaskan siapa yang melarang Siti hadir sebagai pemateri dialog.

"Mbak Siti bahkan dilarang hadir sebetulnya. Tapi, beliau memiliki argumentasi cukup kuat. Ini kan diskusi politik. Jadi, enggak ada kaitan dukung-mendukung calon," ujar dia.

Bamsoet mengatakan, itu hanya sebagian kecil dari intimidasi yang dilancarkan kubu Airlangga. Sebelumnya, Bamsoet mengatakan, loyalisnya juga 'dikerdilkan' di parlemen.

"Karena di DPR saja sudah ada korban. Yang ketua atau pimpinan komisi saja dicopot. Yang sudah lama duduk di komisi digeser ke komisi yang bukan pilihannya," kata dia.

Lebih jauh, Bamsoet berharap siapa pun yang terpilih jadi Ketua Umum Golkar bisa bekerja sama dengan semua elemen di internal partai berlambang beringin itu. "Menjadi pemimpin itu merangkul bukan memukul," ujar dia.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Golkar Christina Ariyani membantah adanya loyalis Bamsoet yang dikeluarkan dari grup WhatsApp partainya. "Ngaco ah. Aneh-aneh saja," kata Christina saat dihubungi Alinea.id.

Terkait rotasi di DPR, Christina menyebut merupakan hal biasa. Dia memastikan rotasi loyalis Bamsoet di DPR bukan karena sentimen Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

"Sepengetahuan saya tidak ada. Namanya juga periode DPR baru. Anggota DPR baru (dan) tidak semua anggota lama terpilih kembali. Masuk akal juga tidak semua pimpinan lama serta merta menjabat kembali," jelas anggota Komisi I DPR ini.