sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Bamsoet hampir pasti jadi Ketua MPR 

Delapan fraksi telah menyatakan dukungan terhadap mantan Ketua DPR itu.

Fadli Mubarok Marselinus Gual
Fadli Mubarok | Marselinus Gual Kamis, 03 Okt 2019 16:47 WIB
Bamsoet hampir pasti jadi Ketua MPR 

Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) telah mendapat dukungan dari 8 fraksi di DPR untuk menduduki kursi Ketua MPR. Tercatat, hanya tinggal fraksi DPD dan Gerindra yang belum memutuskan mendukung Bamsoet. 

"Dari sepuluh fraksi, delapan sudah solid. Tinggal DPD yang kembali (belum memutuskan)," kata Johnny kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pust, Kamis (3/10).

Menurut Johnny, fraksi Gerindra yang masih berharap agar kadernya Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR. Adapun fraksi DPD, kata Johnny, kemungkinan bakal mendukung Bamsoet.

"DPD juga mendukung musyawarah Pak Bambang, tetapi perlu konfirmasi. Sekarang diberi kesempatan 1 jam untuk mendapat rekomendasi tertulis dari DPD. Sisa Gerindra yang masih berharap atau masih mendukung Pak Muzani sebagai ketua," ujar dia.

Hingga kini, lanjut Johnny, delapan fraksi melobi Gerindra untuk mengalah. "Mudah-mudahan kurang dari 1 jam sudah selesai. Harapan saya tidak alot. Toh hanya berdua berunding," kata politikus asal Nusa Tenggara Timur itu. 

Ketua Fraksi Demokrat MPR RI, Benny K Harman mengatakan, sebaiknya ketua MPR RI dipegang oleh kubu oposisi. Menurut Benny, harus ada pemimpin dari kubu oposisi di parlemen agar pemerintahan tetap 'sehat'.

Benny mencontohkan sikap Demokrat dalam Pemilu 2009. Saat itu, Demokrat rela menyerahkan kursi Ketua MPR RI kepada kader PDI-Perjuangan. 

"Pertimbangan kami, sebagai Presiden yang menang dalam pemilu saat itu, Pak SBY melihat dirinya perlu dikoreksi juga," kata Benny. 

Sponsored

Menurut Benny, ada empat indikator untuk menilai seseorang layak dijadikan Ketua MPR. Pertama, kandidat tersebut harus benar-benar pro-Pancasila. 

"Apakah yang bersangkutan betul-betul pro-NKRI? Apakah betul-betul yang bersangkutan ini ingin mempertahankan UUD 1945? Dan, yang terakhir apakah betul tingkah lakunya, perkataan, dan perbuatannya sejalan untuk menjaga pluralisme bangsa ini," jelas Benny.