Banyak dipinang partai, Fahri belum ingin berlabuh

"Saya tidak lagi akan berada di legislatif, tetapi saya akan tetap ribut demi membela kepentingan rakyat," kata Fahri Hamzah di Ambon, Rabu (18/8) sore.

Tampil berkemeja batik lengan panjang dan celana hitam serta peci hitam di kepala, Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan sikapnya itu dalam Diskusi Kebangsaan bertema "Mendorong Kontribusi Daerah, Wujudkan Indonesia Bersatu Dalam Kebhinekaan".

Pria kelahiran Sumbawa ini mengaku, banyak partai politik menawarinya bergabung, setelah dirinya tidak lagi diakui sebagai bagian PKS.

Namun, berada di legislatif selama 17 tahun membuatnya malas kembali bekerja di lembaga tinggi negara itu. Ia melihat dua hal besar berlangsung terus menerus, yang tidak produktif serta tak efektif menyejahterakan rakyat.

"Saya memang belum membuat keputusan (soal bergabung ke parpol apa), tapi di DPR itu ada dua kelompok besar. Yang satu ribut soal yang tidak jelas, yang satunya lagi dagang sapi," katanya, disambut tawa hadirin.

Lebih lanjut 'koboi parlemen' yang kontroversial ini mengakui, siap berada di posisi masyarakat sipil maupun eksekutif. Sebagai masyarakat sipil, dia akan terus ribut memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebaliknya bila di eksekutif, suami dari Farida Briani ini akan lebih banyak diam dan melakukan tugas menyejahterakan rakyat.

Fahri sendiri dipecat dari partainya pada April 2016 lantaran dinilai tak disiplin dan alpa mengikuti aturan partai. Dalam beberapa kesempatan, ia memang kerap menggulirkan opini yang bertentangan dengan pendapat pimpinan PKS lainnya. Misal, saat ia kukuh membela Serta Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham', dukungan pembubaran KPK.

Bahkan, dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 Mei lalu, sejumlah anggota Fraksi PKS walk out karena tak suka dengan Fahri.

Usai dipecat dari partai, Fahri sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh majelis hakim, ia dinyatakan tetap sah menjadi anggota DPR dan Wakil Ketua DPR periode 2014–2019 dari PKS.

Sumber: Antara