sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bawaslu minta jajarannya kawal pilkada serentak

Bawaslu dan KPU harus patuh terhadap etika pemilu.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Senin, 09 Nov 2020 12:48 WIB
Bawaslu minta jajarannya kawal pilkada serentak
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 557.877
Dirawat 77.969
Meninggal 17.355
Sembuh 462.553

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta jajarannya di daerah agar mengawal Pilkada Serentak 2020, dan memperlakukan semua peserta pilkada secara sama.

“Jika  pasangan calon A dilarang, maka pasangan calon B harus dilarang juga. Bawaslu harus tegak lurus,” ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam webinar, Minggu (08/11).

Selain itu, Bagja, mengingatkan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus patuh terhadap etika pemilu. "Jangan sampai akibat ketidaknetralan dan hawa nafsu karena adanya iming-iming sesuatu akhirnya mencoreng nama lembaga,” bebernya.

Dia menambahkan, kode etik bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemilu, baik jajaran Bawaslu maupun KPU.

Dia meyakini tidak akan ada lagi penyelenggara pemilu diberhentikan dengan tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Jika penyelenggara pemilu bersikap netral, jelas dia, maka pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 bisa berjalan sukses.

“Saya pernah menjadi bagian di DKPP.  Bisa kita saksikan bersama bagaimana sebuah dewan kehormatan menyelenggarakan persidangan yang fair dan terbuka,” ucapnya.

Sebelumnya, DKPP telah memberhentikan secara tetap lima penyelenggara pemilu. Sanksi pemberhentian tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan untuk 11 perkara, di Ruang Sidang DKPP Jakarta pada Rabu (4/11).

Sponsored

Kelimanya adalah seorang penyelenggara pemilu dari Bawaslu Provinsi Sulteng, dan empat orang lainnya dari Bawaslu Kabupaten Banggai.

Berita Lainnya