Berbasis koalisi gemuk, kabinet anyar Jokowi potensial gaduh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bekerja keras merawat keharmonisan hubungan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, kabinet baru Jokowi potensial gaduh karena dibangun berbasis koalisi parpol yang gemuk. 

"Kalau ini tidak di-maintenance dengan baik, bisa menimbulkan kegaduhan," kata Adi dalam sebuah diskusi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Ada 38 orang yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Jokowi sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, pagi ini. Sebanyak 17 di antaranya merupakan kader parpol. Sisanya berasal dari kalangan praktisi dan profesional. 

Menurut Adi, potensi kabinet gaduh juga kian kuat setelah Jokowi memasukkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan kader Gerindra Edhy Prabowo. Prabowo didapuk menjadi Menteri Pertahanan sedangkan Edhy Prabowo didaulat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. 

"Itulah yang saya kira efek dari koalisi gado-gado, koalisi gemuk, koalisi dengan berbagai kepentingan. Ini membutuhkan leadership Jokowi. Kalau tidak, bulan madunya bisa cepat nih," jelas dia.

Dengan tambahan Gerindra, total ada enam parpol penghuni parlemen yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Di sisi lain, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tegas menyatakan bakal menjadi oposisi. Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) sikapnya masih abu-abu.

Direktur Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai, Jokowi justru membuat terobosan dalam menyusun kabinet baru, di antaranya dengan menunjuk mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.

Menurut dia, empat orang kepercayaan Jokowi itu sengaja ditempatkan di kementerian-kementerian itu dalam rangka memberantas radikalisme yang  semakin menguat di Tanah Air.

"Ini sebuah skema yang sengaja dibuat Jokowi bila memperhatikan situasi akhir-akhir ini. Ada skema ideologis yang dirancang untuk membersihkan radikalisme dan ekstremisme yang makin menguat," ujar dia. 

Tito, kata dia, gencar melakukan pemberantasan radikalisme semasa menjabat Kapolri, sedangkan Mahfud merupakan anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebelum diangkat jadi menteri. "Tjahjo berlatar belakang PDI-P, dan Fachrul memiliki karakter tegas dari kemiliteran," imbuh dia.