Berebut DKI-2: Pertaruhan Gerindra

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra merekomendasi nama baru sebagai calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Kendati ada riak kala diumumkan pada Senin (20/1), keduanya tetap menyerahkan dua figur yang diusulkan kepada Gubernur Anies Baswedan.

Wakil Ketua II DPD Gerindra Jakarta, Ahmad Sulhy, berkeyakinan, proses pemilihan wagub kali ini tanpa kendala. Pangkalnya, DPRD telah menentukan kapan tahapannya berlangsung.

"Gubernur juga sudah menyerahkan dua nama yang diusulkan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Surat juga ditembuskan ke DPRD. Sekarang tinggal menunggu surat Kemendagri ke DPRD," ujarnya saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Kamis (23/1).

Pertimbangan lainnya, salah satu nama yang direkomendasikan kedua partai pengusung berasal dari Gerindra. Berbeda dengan sebelumnya. Hanya berisikan kader-kader PKS.

"Ini bukan atas keinginan murni Gerindra. Tapi, atas aspirasi publik yang kami terima. Gerindra dan PKS juga telah bersepakat. Menaruh kadernya masing-masing," tuturnya.

Kedua yang diusulkan adalah Wakil Ketua DPR sekaligus politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria dan bekas Anggota DPRD Jakarta yang juga kader PKS, Nurmansjah Lubis atau Anca. Nama mereka disepakati masing-masing elite partai.

Sebelum nama Riza dan Anca muncul, PKS dan Gerindra melakukan serangkaian kegiatan dalam mencari cawagub. Kemudian, disepakati dua nama dari PKS, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Nahas. DPRD Jakarta tak jua menggolkannya. Jalan PKS merengkuh kursi wagub selalu kandas. Lantaran rapat paripurna terkait pemilihannya, 22 Juli 2019, batal digelar. Pangkalnya, rapat pimpinan gabungan (rapimgab) tentang pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan belum dilakukan.

Sulhy menyangkal, Gerindra berupaya menjegal langkah PKS memimpin Ibu Kota bersama Anies. Dalihnya, seluruh partai disibukkan dengan agenda politik nasional, tahun lalu.

"Kita enggak ada manuver. Kan, semua sibuk pemilu (pemilihan umum). Mau partai atau kader. Apalagi, mayoritas anggota dewan (ikut) nyaleg," ucap mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Kendati begitu, dia mengaku, Gerindra layak mendapatkan peluang memperebutkan kursi DKI-2. Bersaing dengan PKS. Pangkalnya, posisi ini sebelumnya diisi kadernya.

Anies berpasangan dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Uno, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2017. Setahun berselang, Sandi mengundurkan diri. Lantaran maju sebagai calon wakil presiden untuk pasangan calon presiden Prabowo Subianto.

Kedua, Gerindra berjuang ekstrakeras dalam memenangkan Pilkada 2017. Baik secara materi maupun imateriel. "Sampai sekarang, capainya masih terasa," katanya. Namun, dirinya enggan buka suara ihwal besaran biaya yang dikucurkan partainya.

Sementara, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Usni Hasanudin, memaklumi ambisi Gerindra mendapatkan kursi wagub kembali. Pertimbangannya, memenangi Pilkada 2012 dan 2017, tetapi hanya sesaat merasakan "asyiknya menjadi kampiun".

Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada 2012. Pun sukses "menggulung" petahana.

Sayangnya, Gerindra kehilangan perwakilannya di eksekutif. Menyusul mundurnya Ahok sebagai kader, September 2014. Bahkan, melawan Anies-Sandi pada Pilkada 2017.

"Pada Pilkada 2017, juga begitu. Kehilangan kursi saat Sandi memutuskan mundur sebagai wagub. Dan semenjak takada perwakilannya sampai sekarang, Gerindra tetap mendukung pemerintahan Anies," ujarnya, saat dihubungi terpisah.

Menurut dia, Gerindra cerdik melihat dinamika politik. Memanfaatkan momentum Pemilu 2019 untuk berakrobatik dan menggagalkan peluang PKS meraih kursi wagub yang "tinggal sejengkal".

"Gerindra tahu, seluruh partai dan kadernya takkan fokus dengan kerja-kerja politik di dewan dan pemerintahan. Semuanya fokus pemilu. Celah ini, dimanfaatkan dengan baik untuk mengulur-ulur waktu pemilihan wagub," tuturnya.

Karenanya, Usni berkeyakinan, Riza dan Anca merupakan pertaruhan pamungkas. "Ini babak akhir 'opera sabun' wagub DKI," tutup Kepala Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ itu.