Berebut DKI-2: Untung dan rugi bagi Anies Baswedan

Dua calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis, dalam dua pekan terakhir sibuk "safari politik" ke "Kebon Sirih". Berupaya menarik hati 106 konstituen.

Satu persatu fraksi didekati. Dari lantai empat hingga sembilan di Gedung DPRD Jakarta. Menawarkan gagasan dan apa yang bakal dilakukan kelak. Jika terpilih mendampingi Gubernur Anies Baswedan.

"Akrobatik politik" tak sekadar dilakukan keduanya. Masing-masing kubu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra, pun "perang urat saraf (psychological warfare)". Mengklaim tiap-tiap jagoannya lebih laik jadi DKI-2.

"Pengalaman politiknya di DKI, insyaallah, tidak diragukan. Sangat memahami betul persoalan DKI. Sepuluh tahun jadi anggota dewan," ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Jakarta, Mohammad Arifin, di Jakarta, Selasa (21/1), tentang figur Ancah, sapaan Nurmansjah.

Pertimbangan lain, koleganya meraih gelar sarjana dan master akuntansi. "Insyaallah, beliau paham urusan anggaran," ujar dia.

"Ini penting untuk bantu kerja gubernur. Di samping pertimbangan-pertimbangan yang lain. Insyaallah, beliau adalah salah satu kader terbaik yang dimiliki PKS," tutur Arifin.

Meski mengklaim sebagai sohib, Ancah menganjurkan Riza tetap menjadi anggota DPR. "Gue bilang, 'Abang di DPR pusat aja. Gue wagub," katanya.

Gayung bersambut, kata berjawab. Partai besutan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, tak mau kalah. "(Riza) menguasai masalah Jakarta," ucap Wakil Ketua I DPD Gerindra Jakarta, Syarif.

Sedangkan Riza, berupaya merendah diri. Dia sesumbar, terbuka untuk dikomentari. "Saya lebih senang dikritik sebenarnya," ujarnya.

Dirinya pun menyanjung Anies. Menurutnya, sukar mencari kelemahan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. "Dia itu figur yang luar biasa dengan berbagai kelebihan," paparnya. 

Anies sendiri pernah mewanti-wanti terhadap para calon pendampingnya. Baginya, wagub yang terpilih mesti melaksanakan visi-misinya. Kedua, "Bisa bekerja sama."

Sementara, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Usni Hasanudin, menilai, Riza lebih banyak memberikan kredit bagi Anies. Khususnya dalam memimpin Ibu Kota hingga medio Oktober 2022.

Itu tecermin dari latar belakang pengalamannya dalam berorganisasi sedari muda. Macam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

"Riza selalu mengecap posisi strategis di setiap organisasi yang dimasukinya. Sehingga, 'mengasah' kemampuan manajerialnya. Penting ini dalam sebuah organisasi. Apalagi pemerintahan. Biar 'anak buah' sinergis dan target tercapai," tuturnya saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Senin (3/2).

Eks anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta itu pun memiliki relasi kuat di kancah nasional. Lantaran memegang posisi strategis di Gerindra dan "Senayan".

"Jabatannya sebagai pimpinan Komisi II DPR, jadi nilai plus lain. Ini menambah wawasannya dalam mengelola pemerintahan daerah," ucap Kepala Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ tersebut.

"Kemewahan" itu, menurut Usni, takkan didapatkan dari Ancah. Lantaran "pergulatan politiknya" kebanyakan di Jakarta. "Padahal, Jakarta posisinya strategis. Menjadi Ibu Kota Negara. Dinamikanya pun jadi 'buah bibir' senusantara," ucapnya.

Dirinya tak "tutup mata" dengan sederet pengalaman prestise Ancah. Namun, keunggulan tersebut tergolong normatif dan bisa "diisi" pihak lain.

"Kan, ada BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) untuk tugas anggaran. Juga bisa dibantu staf wagub," ujar peraih gelar doktor ilmu politik Universitas Indonesia (UI) ini.

Peran Parpol

Usni mengingatkan, partai politik (parpol) sebagai faktor eksternal cagub mesti menjadi atensi bagi Anies. Peranannya tak bisa diabaikan. Memiliki perwakilan di legislatif. Dus, memengaruhi jalannya "roda pemerintah provinsi (pemprov)".

Gerindra, menurut dia, akan lebih mampu menjaga kekondusifan dinamika politik di Jakarta. Daripada PKS. Menyusul bergabungnya Prabowo dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin disokong enam partai lolos parlemen. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Gerindra.

"Kalau konstelasi ini solid hingga Jakarta, di luar PSI (Partai Solidaritas Indonesia), seenggaknya Anies didukung 63 dari 106 di DPRD. Lebih dari setengah. Ini kalau Riza yang jadi wagubnya," paparnya.

Diyakininya, Gerindra tetap unggul dalam menyolidkan dewan, meski pemetaan merujuk ideologi partai. Dalihnya, sudah "abu-abu" batasan parpol nasionalis dengan religius.

"Yang mesti Anies 'garis bawahi', dirinya nonpartai. Enggak menjadi kader di mana pun. Sehingga, dimensi politik enggak bisa diabaikan. Kepala daerah itu jabatan politik. Dipilih melalui pemilihan langsung," tutup Usni.