Bila Prabowo absen pelantikan Jokowi, tensi politik masih tinggi

Topik Prabowo tidak hadir dalam pelantikan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober 2019 kembali menghangat pekan ini. Sebabnya, Sandiaga Salahuddin Uno menyinggung ketidakhadiran Mantan Presiden Megawati dalam pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi Presiden pada tahun 2004. 

Apa yang diucapkan Sandiaga seperti menyiratkan kemungkinan tidak hadirnya Prabowo dalam pelantikan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang. 

Nah, andaikata Prabowo tidak hadir dalam pelantikan, seberapa pengaruhnya tensi politik tanah air mendatang? 

Pengamat Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah Putra menilai, iklim sosial dan politik Indonesia salah satunya bergantung pada kehadiran Prabowo dalam pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Menurut Dedi, bila Prabowo tidak hadir, maka narasi yang dibangun Mantan Danjen Kopasus tersebut adalah tidak mengakui kemenangan Jokowi dalam Pemilu. 

"Meski menampilkan kepasrahan terhadap putusan MK, di sisi lain juga menonjolkan tidak mengakui kemenangan lawannya," kata Dedi. 

Pada pilihan tersebut, akan ada risiko yang ditanggung Prabowo. Salah satunya, Prabowo akan sulit menambah loyalis pemilih untuk dirinya atau Partai Gerindra pada tahun 2024. 

Sebaliknya, jika ia bersikap legowo maka masyarakat disebut akan terkesan atas sikapnya. 

Dampak ketidakhadiran Prabowo juga merembet pada kinerja pemerintah mendatang. Pada titik ini, Dedi menyebut akan ada pengaruh soal kepercayaan kepada Jokowi dengan narasi yang dibangun Prabowo soal pemilu curang.

Makanya, Dedi berharap agar prabowo mempertimbangkan kondisi publik dan bukan sekedar distribusi politik semata. Ia pun menyarankan agar Prabowo tetap hadir saat pelantikan Jokowo-Ma'ruf. 

Meski begitu, kondisi saat ini tidak mencerminkan kalau hubungan kedua partai politik yakni Gerindra dan PDIP tak lagi mesra. Menurutnya, relasi Parpol seringkali berbeda dengan relasi personal elitenya, Gerindra-PDIP dalam kontestasi nasional memang berseberangan, tetapi tidak lantas berseberang pula di daerah, karena politik Indonesia yang sangat dinamis.

Direktur Eksekutif dari Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo pun menambahkan, ketidakhadiran Prabowo bisa membuat masyarakat makin terpolarisasi. 

Di sisi lain, Mukhamad Misbakhun, Politisi Partai Golkar mengaku tetap mengupayakan terjadi rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi. Bagi Misbakhun, rekonsiliasi adalah untuk kepentingan negara. 

"Kontestasi proses demokrasi kan sudah selesai, harus kembali menyatu lagi sebagai bangsa dan negara. Saling mendukung dan menguatkan, apa yang baik dari pemerintahan akan didukung dan yang kurang baik akan diberikan masukan," papar Misbakhun. (Alf)