BPOM jawab keraguan soal info pelaksanaan vakasinasi sebelum EUA terbit

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjawab keraguan sejumlah pihak soal waktu pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebelum izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terbit. 

"Kalau dikaitkan dengan kenapa pemerintah bisa menetapkam 13 (Januari 2021) bisa suntik? Tentunya juga ada koordinasi dengan pihak Badan POM, dikaitkan dengan tahapan-tahapan dalam penyelesaian uji klinik yang memang sudah ada jadwal-jadwalnya," kata Kepala BPOM Penny K Lukito, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, yang disiarkan secara virtual, Kamis (14/1).

Penny menyebut Presiden Joko Widodo telah menyampaikan padanya bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mengikuti aturan BPOM. Presiden Jokowi, jelas dia, mengikuti ketentuan Badan POM dalam menyampaikan informasi terkait pelaksanaan vaksin ke publik.

"Dalam hal ini Presiden sendiri menyampaikan kepada saya, bahwa ini ditentukan adalah dengan mengikuti aturan yang ada, dan tentunya Badan POM yang akan menentukan apabila ini dikatakan sudah selesai, barulah pemerintah bisa ngomong itu," tuturnya.

"Tetapi pemerintah punya rencana sendiri, saya Badan POM dalam hal ini tidak bisa mengatakan tidak ataupun juga, karena  itu adalah perencanaan yang dilakukan pemerintah yang sudah tentunya berkoordinasi dan dikaitkan dengan tahapan yang diberikan," imbuh Penny.

Penny pun menghargai dukungan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), yang telah memfasilitasi proses asesment izin penggunaan darurat vaksin Covid-19.

"Kemenlu yang selalu bisa memfasilitasi kami dalam tahapan, di mana kami membutuhkan koordinasi dan diskusi secara intensif dengan otoritas obat yang melakukan ujii klinik yaitu dengan Brazil, Turki, dan di situlah tahapan keyakinan itu bisa berkembang," terang Penny.

Untuk ketahui, pemerintah telah memulai program vaksinasi Covid-19 pada Rabu (13/1) kemarin. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik di Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 10.00 WIB.