Capreskan Anies Baswedan, PDIP ogah kembali berkoalisi dengan NasDem

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengisyaratkan takkan kembali berkoalisi dengan Partai NasDem pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pangkalnya, mengusung Anies Baswedan, yang dinilai memainkan politik identitas, sebagai calon presiden (capres).

Politik identitas adalah upaya memolitisasi sebuah idetintas, seperti etnis, suku, budaya, dan agama, guna mendapatkan dukungan dari kelompok yang merasa sama. Politik identitas dikaitkan dengan Anies pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 seiring banyaknya dukungan dari kelompok puritan kepadanya.

"Bagi kami, masjid dan tempat ibadah lainnya adalah 'obor penerang', pembawa kesejukan dan kedamaian, serta ketakwaan. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan perlu memastikan mitra koalisinya firm menyangkut hal-hal seperti ini," ujar Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, kepada wartawan, Selasa (11/10).

PDIP berkoalisi dengan NasDem sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014-2019, menyusul keputusan keduanya mengusung Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, NasDem menjadi salah satu penyokong utama sejak jauh-jauh hari. 

Lebih jauh, Said menerangkan, penentuan capres yang diusung PDIP akan ditentukan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Megawati, menurutnya, telah teruji dalam melahirkan pemimpin di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. 

"Sejarah telah membentuk kewaskitaan beliau dalam menentukan pemimpin disemua tingkatan pemerintahan," katanya.

Said melanjutkan, banyak aspek yang dipertimbangkan Megawati dalam menentukan calon pemimpin. "Pancasila, konstitusi, dan memahami betul kebhinekaan kita sebagai fondasi berpikir dan bertindaknya."

Meskipun demikian, Said mengakui, Megawati juga mempertimbangkan elektabilitas dalam memilih calon pemimpin, termasuk capres. Aspek lainnya, rekam jejak integritas dan kapabilitas.

"Calon pemimpin tidak berdiri di ruang kosong. Rekam jejaknya amat penting agar PDI Perjuangan tidak menyuguhkan 'kucing dalam karung' kepada rakyat," jelasnya.

Bagi PDIP, terangnya, kepemimpinan bersifat autentik atau tak dibentuk industri jasa pencitraan. "Framing penipuan seperti ini yang sangat kita hindari."

PDIP, sesuai mandat kongres kelima, pun bakal mengusung capres yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya. "Untuk memastikan pemerintahan 5 tahunan patuh dan tunduk pada arah pembangunan jangka panjang kita," pungkas Said.