logo alinea.id logo alinea.id

Cawagub DKI diusulkan setelah Pilpres, PKS lakukan pendekatan

Sudah dua fraksi di DPRD DKI Jakarta telah menyatakan penolakan terhadap tiga kader PKS

Akbar Persada
| Akbar Persada Rabu, 09 Jan 2019 16:13 WIB
Cawagub DKI diusulkan setelah Pilpres, PKS lakukan pendekatan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta harus kerja ekstra, untuk mengantarkan kadernya menduduki kursi Wagub DKI pasca ditinggalkan Sandiaga Uno.

Selain wajib mengabulkan sejumlah keinginan Partai Gerindra sebagai koalisi, PKS juga harus punya siasat agar kadernya dapat diterima oleh fraksi-fraksi di DPRD DKI.

Sudah dua fraksi di DPRD DKI Jakarta telah menyatakan penolakan terhadap tiga kader PKS yang didapuk menjadi kandidat Cawagub DKI. Masing-masing mantan Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekertaris Umum DPW PKSI DKI Jakarta Agung Yulianto, dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. Ketiganya dianggap kurang memiliki kompetensi untuk menjabat sebagai pemimpin Jakarta.

"Saya kasihan dengan Jakarta kalau dipegang dengan orang yang salah," ujar Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI, Mohamad Ongen Sangaji beberapa waktu lalu.

Sikap tidak jauh berbeda juga diutarakan Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta. Partai beringin Ibukota itu beralasan pihaknya tak mengenali sama sekali latar belakang dua dari tiga kader PKS sebagai calon Wagub DKI, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

"Kalau ditanya kepada Golkar, Golkar tidak bisa jawab karena tidak kenal. Saya sudah diskusikan ini kepada institusi partai dan fraksi. Keduanya baru kita tahu dari media saja," ungkap Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali, Rabu (9/1).

Dinamika yang terjadi, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menilai PKS dan Gerindra sebagai partai pengsung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI belum mampu memberikan solusi bagi warga Jakarta atas kekosongan kursi Wagub DKI.

Padahal, menurut Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus, sadar atau tidak Anies Baswedan membutuhkan pendampingan untuk menggenjot kinerja aparatur dibawahnya mengingat rendahnya serapan APBD yang terjadi di sepanjang 2018.

Sponsored

"Kalau tetap kosong apa kondisi yang sama mau tetap akan terjadi di tahun 2019," ungkapnya kepada Alinea.id.

Dengan begitu, Bestari menyarankan agar PKS dan Gerindra bermufakat untuk menentukan dua nama Cawagub untuk selanjutnya dipilih salah satu oleh DPRD DKI. Meski ia menyadari pihaknya tak bisa mencampuri urusan kedua belah pihak partai tersebut.

"Itu pun kalau bisa, kalau tidak ya sudah ditahan dulu lah sampai habis Pemilu nanti dipilih-pilih, toh masih panjang waktuya. Selain itu supaya tidak terjadi conflict of interest," imbuhnya.

Usulan senada juga disampaikan Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi Hasbiallah Ilyas meyakini ditunda sementaranya proses pemilihan Cawagub DKI hingga Pilpres tak banyak mengganggu perputaran roda pemerintahan di Jakarta. Justru dia menilai, kini ini Anies Baswedan telah menemui ritme bekerja seorang diri.

"Sudah lah gubernur tidak perlu direcokin, ada kepala dinas, dan ada beberapa yang baru dilantik kok, tidak ada masalah," ungkapnya.

PKS lakukan pendekatan ke sejumlah fraksi

Sementara Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo mengakui, dua dari tiga calonnya bukan sosok eksis di kancah politik Ibukota, terkecuali Abdurrahman Suhaimi. Karena itu, PKS DKI berencana mengadakan agenda silaturahmi ke sejumlah fraksi dalam waktu dekat.

Dalam pertemuan itu PKS DKI akan menghadirkan Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, agar dapat bertatapan langsung menyampaikan visi misi ke fraksi-fraksi di DPRD DKI.

"Insya Allah kalau silaturahmi dan komunikasi sudah dibangun semuanya bisa lebih lancar. Mudah-mudahan tidak ada penolakan atau anggapan tidak kenal lagi seperti yang sekarang terjadi," ujar Syakir.

Dia menargetkan proses pengenalan itu dapat dilangsungkan bersamaan atau sebelum uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga kandidat Cawagub. Dalam hal ini PKS ingin kandidatnya dapat didefinitifkan sebagai Wagub di akhir Januari. Seperti keinginan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat berkonsolidasi dengan Presiden PKS Sohibul Iman Oktober 2018 lalu.

"Karena kalau proses pemilihan harus menunggu Pilpres kasihan warga Jakarta, kasihan Pak Gubernur. Kami ingin ini diselesaikan sesuai dengan komitmen Pak Prabowo, Januari ini kalau bisa selesai urusan DKI 2," ungkapnya.