sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Cekcok poster dua kubu Partai Demokrat

Poster JK-AHY dan Puan-Moeldoko sama-sama beredar di media sosial.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Sabtu, 20 Mar 2021 08:48 WIB
Cekcok poster dua kubu Partai Demokrat

Setelah poster deklarasi Puan Maharani- Moeldoko marak beredar di media sosial, kini muncul poster Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Jusuf Kalla terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam poster yang muncul di media sosial itu, deklarasi pencalonan akan digelar pada Senin (22/3) di Fairmont Jakarta, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Jakarta pukul 13.00-16.00 WIB.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra menegaskan poster hoaks. Dia menuding, poster tersebut dibuat oleh pihak yang tidak suka dengan Partai Demokrat di bawah komando AHY.

"Para pelaku GPK-PD ini memang kerjanya menebar fitnah dan kabar bohong. Yang kebelet dan berambisi ingin jadi capres 2024 dengan cara menjadi Ketua Umum Parpol secara paksa itu siapa? Jelas-jelas para mantan kader kami bekerja sama dengan oknum kekuasaannya yang melakukannya. Siapa yang berambisi, siapa yang dituduh," kata Herzaky, dalam keterangannya, Sabtu (20/3).

Herzaky menegaskan, Partai Demokrat masih fokus bekerja membantu rakyat yang susah akibat pandemi Covid-19 dan sejumlah bencana di berbagai pelosok Indonesia. "Kami pun saat ini, sedang berjuang keras bersama penggiat demokrasi dan HAM, maupun masyarakat secara umum, untuk menjaga agar demokrasi di Indonesia tetap kondusif. Bagaimana caranya agar indeks demokrasi di Indonesia bisa semakin baik," terangnya.

Bagi Herzaky, upaya tersebut perlu dilakukan lantaran demokrasi Indonesia tengah berada di titik terendah sejak reformasi. Terlebih, kata dia, ada penyalahgunaan kekuasaan berlebihan yang dilakula oleh salah satu tokoh penguasa.

"Jadi, silahkan yang lain menebar kabar bohong, membuat poster aneh-aneh, kami tetap fokus pada kerja-kerja nyata membantu rakyat," terangnya.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat kubu Moeldoko, Hencky Luntungan, menanggapi beredarnya poster deklarasi dan dukungan terhadap Ketua DPR, Puan Maharani, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) itu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Poster yang marak beredar di media sosial serta aplikasi WhatsApp tersebut dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter. Dalam poster itu, Puan-Moeldoko terlihat berjajar memakai kemeja putih. Disebutkan, acara digelar di The Royal Ballroom, Hotel JW Marriott Surabaya, Senin (29/3).

Sponsored

“Kebohongan dan hoaks tingkat dewa. Enggak ada tuh. Sudah aku cek lewat temanku di Surabaya. Itu gaya pembunuhan karakter yang dilakukan oleh orang yang membenci Pak Moeldoko. Sayangnya yang bermain api adalah setan blau yang penakut, menampilkan wajah buruknya,” ucapnya kepada Alinea.id, Jumat (19/3)

Hencky juga menepis isu Moeldoko akan dipersiapkan sebagai pendamping politikus PDI-P Puan Maharani pada Pilpres 2024. Disebutkan pula acara deklarasi dan dukungan Puan-Moeldoko itu diselenggarakan oleh kelompok yang mengatasnamakan dirinya Pro Bakti NKRI. Bahkan, turut mencantumkan nomor telepon terkait informasi dan registrasi acara tersebut.

"Tengkar" politik dua kubu Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) vs kubu Moeldoko hingga saat ini belum mereda. Perang opini dan statement kedua kubu masih terjadi. Selain berebut simpati publik, mereka juga beradu legitimasi partai dengan menempuh jalur hukum.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, ditetapkan sebagai ketua umum terpilih saat pemungutan suara terbuka dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, 5 Maret 2021. Dia berhasil mengalahkan bekas Ketua DPR, Marzuki Alie.

Forum tersebut dipersoalkan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lantaran tidak memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) tentang KLB. Disetujui 2/3 DPD, 1/2 DPC, dan Majelis Tinggi Partai, misalnya. Di sisi lain, Partai Demokrat kubu Moeldoko mengklaim, telah menyerahkan laporan hasil KLB ke Kemenkumham pada Selasa (6/3).

Berita Lainnya
×
tekid