CSIS: RUU Ciptaker langkah awal reformasi ekonomi

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri berpendapat bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) merupakan langkah awal untuk melakukan reformasi ekonomi Indonesia.

Menurut Yose, hingga sekarang Indonesia masih memiliki permasalahan dalam konteks regulasi bisnis. Oleh karena itu, ia menilai penting untuk melahirkan kebijakan yang dapat menambah kualitas investasi seperti RUU Ciptaker.

"Itu menjadi kunci guna meningkatkan tenaga kerja, melalui investasi berkualitas dengan reformasi ekonomi serius. Saya pikir RUU Cipta Kerja langkah awal reformasi ekonomi ini," kata Yose dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (27/4).

Dikatakan Yose, reformasi ekonomi sudah lama dilakukan beberapa negara. Sebut saja Vietnam, yang sejak 2010 telah mengeluarkan regulasi untuk memperbaiki perekonomian nasionalnya, dan berhasil memangkas 30% cost of doing business.

Jika dikomparasikan dengan keadaan ekonomi Indonesia sekarang, Yose menilai, Vietman terlihat baik. Bahkan dia mengaku malu jika dikomparasikan dengan kondisi di Tanah Air.

"Malaysia juga punya program mempermudah tahun 2007. Thailand, walau reformasi regulasi di sana tersendat karena politik, mereka mengeluarkan sunset law. Aturan ekonomi harus mendapat peninjauan kalau tidak akan dihilangkan. Ini sudah dilakukan negara Asean lain," tegas Yose.

Oleh sebab itu, Yose menegaskan, sudah saatnya Indonesia melakukan hal yang sama. Apalagi, tambah dia, sekarang perekonomian Tanah Air sedang memasuki masa sulit, yang menyebabkan penciptaan kerja jadi semakin sulit pula.

"Tanpa adanya investasi berkualitas, mustahil menciptakan lapangan kerja berkualitas. Padahal investasi akan semakin sulit ke depannya," sambung dia.

Menurut Yose, mestinya krisis yang ada sekarang dijadikan momentum perubahan bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, dia menyarankan pembahasan RUU Ciptaker tidak ditunda, melainkan dipercepat.

Kendati demikian, pembahasan harus dilakukan mendalam. Apalagi, kata Yose, hingga sekarang RUU Ciptaker belumlah sempurna secara keseluruhan.

"Tapi ini tetap merupakan langkah awal untuk reformasi yang dibutuhkan. Karena reformasi ekonomi ini dibutuhkan pembahasan RUU Cipta Kerja, seharusnya bukan ditunda tapi dipercepat," pungkasnya.

Diketahui, Panja Pembahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dibentuk oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara virtual hari ini.

Pada rapat ini, DPR turut mengundang Rektor Universitas Prasetya Mulya Djisman Simanjuntak, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal, dan Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) Jakarta Sarman Simanjorang.

Baleg DPR memandang RDPU ini penting dilaksanakan guna mencari pandangan-pandangan komprehensif mengenai subtansi RUU Ciptaker.