logo alinea.id logo alinea.id

Dahnil Anzar klaim pindah ibu kota ide Gerindra sejak 2014

Prabowo Subianto dukung rencana pemerintah pindahkan ibu kota.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Selasa, 27 Agst 2019 09:21 WIB
Dahnil Anzar klaim pindah ibu kota ide Gerindra sejak 2014

Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur disebut-sebut sebagai ide Partai Gerindra yang sudah dikemukakan sejak 2014. Hal tersebut merupakan usulan untuk program jangka panjang. 

Demikian dikatakan Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurut Dahnil, Prabowo Subianto mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Namun demikian, ada beberapa catatan yang harus dipenuhi pemerintah.

“Pada prinsipnya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra setuju dilakukan pemindahan ibu kota dengan catatan," kata Dahnil di Jakarta, Selasa (27/8).

Dahnil mengatakan, terkait dukungan Prabowo kepada pemerintah untuk memindahkan ibu kota telah disampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra.

Menurut Dahnil, Prabowo memiliki empat catatan terkait pemindahan ibu kota. Pertama, kebijakan tersebut harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kebijakan itu tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang,” ujarnya.

Kedua, pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi biaya kesempatan atau oppourtunity cost selain biaya keuangan atau financial cost yang fondasi dasarnya adalah prioritas. “Jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain,” tuturnya.

Ketiga, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta pertahanan dan keamanan. "Karena semua masalah di atas adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara," ucap Dahnil.

Keempat, kata Dahnil, selain memperhatikan kesenjangan ekonomi yang menjadi prioritas, pemindahan ibu kota juga harus memperhatikan dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.

Sponsored

Pasalnya, menurut dia, pemindahan ibu kota tidak sekadar masalah ekonomi, tetapi ada masalah antropologis budaya dan masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, serta masalah lingkungan hidup. "Jadi, tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi," katanya.

Dahnil menegaskan bahwa Prabowo dan Gerindra mendukung segala upaya baik yang pro masa depan, bukan upaya abai masa depan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jokowi pun menjelaskan alasan perlunya memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. 
Pertama, beban Jakarta yang dinilai sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, dan pusat Jawa.

Kedua, beban berat karena jumlah penduduknya yang padat. Dengan jumlah penduduk sebanyak 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, maka semakin berat bila pemerintahan masih berada di Pulau Jawa. 

Ketiga, pilihan waktu pemindahan ibu kota disebut Presiden Jokowi karena beban Jakarta saat ini dalam hal penduduk, polusi, kemacetan, dan air harus segera ditangani. (Ant)