Demokrat buka peluang koalisi dengan Golkar dan PKB

Menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Partai Demokrat membuka peluang koalisi dengan Golkar dan PKB.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membangun koalisi baru dengan Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Semua kemungkinan itu juga ada, karena sekarang semua ketua umum partai poros Pak Joko Widodo menginginkan posisi calon wakil presiden," ujar Roy Suryo yang ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (12/7).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu bertemu untuk membahas Pilpres 2019.

Pertemuan tersebut dikabarkan menghasilkan satu keputusan kontroversial, yakni bakal adanya evaluasi dukungan terhadap calon presiden petahana Joko Widodo pada Pemilu mendatang, jika salah satu ketua partai tersebut tidak ditunjuk sebagai calon wakil presiden.

Terkait dengan itu, Roy Suryo mengaku partainya memberikan kesempatan jika ada tawaran kerja sama antarpartai dalam menghadapi Pilpres 2019.

Bahkan, ia mengaku pihaknya juga masih membuka opsi membangun poros ketiga, untuk menandingi kekuatan dari dua poros politik yang telah ada, yakni koalisi partai pendukung Joko Widodo serta koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kita membuka komunikasi politik dengan semua pihak, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi, dalam politik ada pencapaian ideal, maksimal, dan riil. Kita semua tujuannya akan ke sana," tutur dia.

Airlangga-Cak Imin

Saat bersamaan, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar, Dave Laksono menyatakan dalam politik selalu ada kemungkinan. Terutama terkait memasangkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Ya mungkin. Semuanya kalau ditanya mungkin, ya mungkin saja. Kan tadi saya bilang, bisa saja kan komet hari ini jatuh," kata dia. 

Hanya saja, sambungnya, saat ini Partai Golkar berdasarkan hasil musyawarah nasional (Munas) mendukung Jokowi sebagai calon presiden. Sehingga, jika ada perubahan harus berdasarkan Munas kembali. 

"Ya, sekarang all out untuk Airlangga, kalau nanti Cawapresnya berbeda, kita musti rapat lagi," jelas Dave.

Dia menjelaskan, pertimbangan Partai Golkar mengusung Airlangga lantaran pengalamannya yang duduk sebagai menteri sehingga bisa memberi rasa aman dan ketentraman bagi dunia usaha.

Sementara itu, Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menuturkan pembahasan Airlangga sebagai calon wakil presiden secara kelembagaan belum pernah dibahas di internal Partai Golkar.

"Untuk (Airlangga) sebagai Cawapres, terus terang saja kita belum pernah membicarakannya secara kelembagaan," katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta.

Dia menegaskan hingga saat ini belum pernah ada pembicaraan tentang Cawapres yang diusung partai berlambang pohon beringin tersebut. 

Meski begitu, bila Jokowi ada tawaran kepada kepada Airlangga untuk menjadikannya Cawapres, Akbar mengaku akan mendukungnya. Dukungan Partai Golkar kepada Jokowi sesuai kesepakatan dalam Rapimnas yang telah digelar Partai Golkar.

Sumber: Antara